Rosnawati

”Biarkan Kesenian Tradisi Milik Rakyat”

Usianya masih tergolong muda, sekitar tiga puluh tahunan. Rosnawati, ibu dari dua anak ini begitu cinta menggeluti seni tradisinya. Ia pun sering tampil dalam pentas-pentas kesenian yang marak di Enrekang belakangan ini.

Di tengah banyak sanggar seni di Enrekang, wanita berparas ayu ini memilih bergabung di sanggar seni tradisi Lakarua, milik rekannya yang juga sesama guru sekolah. Katanya, Lakarua dianggap lebih independen dan bisa sejalan dengan prinsipnya dalam mengembangkan kesenian. Apa prinsipnya?

Saat ditemui Desantara beberapa minggu lalu, Rosnawati sempat memperlihatkan kekecewaannya terhadap sejumlah pentas kesenian tradisi belakangan ini. Memang tak salah, ujarnya, bila kesenian ditampilkan dalam pertunjukan-pertunjukan. Tapi dalam menampilkan kesenian itu para pemain seyogyanya banyak berdialog dengan tokoh-tokoh adat dan seniman-seniman kampung.

Pajaga, Simbol dan Alat Negosiasi Kultural

Oleh: Mh. Nurul Huda & Syamsurijal Adhan

Ada dua kesenian Massenrengpulu yang menonjol dan belakangan ini kerap tampil dalam pentas: Bambu Ma’bas dan tari Pajaga. Keduanya menjadi simbol kemandirian dan identitas Massenrengpulu yang membedakan diri dengan etnis lain, terutama Bugis.

Ma’bas adalah sejenis seruling yang suara melodinya dihasilkan dari tiupan bambu. Konon dulu, musik bambu ini berasal dari suling bara, lalu berkembang menjadi suling nosong, pesuk dan dilo gio yang nadanya masih belum menyerupai not pada alat musik modern. Baru setelah hadirnya dua seniman Tuang asa dan Tuang Tarore dari Sulawesi Utara, nada musik bambu menjadi sempurna. Musik inilah yang paling digandrungi komunitas Massenrengpulu saat ini. Kata mereka, kalau orang Makassar punya sinrilik dan kesok-kesok atau ada kacapi di daerah Bugis-Makassar, Massenrengpulu pun tak kalah. “Kami juga punya Ma’bas,” tutur mereka.

Di antara tradisi Massenrengpulu, tari pajaga nampaknya paling berperan sebagai medium menyampaikan pesan-pesan tertentu. Pajaga adalah sejenis tarian yang menggambarkan atraksi para pengawal yang siap melindungi raja. Para pengawal raja, disebut passere yang semuanya laki-laki dan biasanya para pemangku adat, dilengkapi tombak berjumbai bulu kuda menari-nari mengikuti irama tabuhan gendang. Sejurus kemudian muncul passajo atau pembawa pesan yang menyampai pesan-pesan To manurung. Biasanya salah satu pesan itu berbunyi: “Tallang buku-bukunna-menre lunra’na” (semoga kesuburan tanah bertambah, dan hasil melimpah dinikmati warga Massenrengpulu).

Ketika Massenrengpulu Menampik Bugis

Oleh: Mh. Nurul Huda & Syamsurijal Adhan

 

Massenrengpulu, komunitas ini secara administratif masuk Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa kelompok etnis besar seperti Bugis-Makasar, Mandar dan Toraja. Oleh banyak orang, dan dari tulisan-tulisan yang tersebar mengenai komunitas ini, Massenrengpulu kerap kali dikelompokkan sebagai bagian dari Bugis yang sebagian besar mendiami beberapa wilayah seperti Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pare-pare dan beberapa wilayah lain.

 

Komunitas Massenrenpulu juga dikenal kaya tradisi budaya, musik maupun tarian. Sebutlah misalnya tari pajaga, tari paroddo, musik ma’bas dan ma’ronggeng, serta nyanyian tradisi lainnya.

 

Di banyak kesempatan sehari-hari, nyanyian tradisi ini selalu disenandungkan, dipentaskan oleh para warga. Kadang untuk menghibur diri kala senggang, kadang dilantunkan sekadar untuk memperingan beban hidup yang makin berat, kadang pula ditampilkan dalam pesta-pesta keluarga dan perayaan adat komunitas. Iramanya yang syahdu, konon katanya membuat musik dan irama lagunya bikin orang Massenrengpulu di rantau selalu didera rindu kampung halaman. Begitu kira-kira seni tradisi Massenrengpulu tetap bergairah, terus dipertahankan dan tetap hidup di hati masyarakatnya.

 

Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2005

Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2005 (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat). Dikeluarkan oleh Kantor Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh. Diterbitkan pada tanggal 8 November 2005.

Undang-undang Dasar memberikan kepada “semua orang, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing” dan menyatakan bahwa “negara adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pemerintah secara umum menghormati kebebasan beragama; namun pembatasan-pembatasan tetap ada terhadap beberapa jenis kegiatan keagamaan dan agama-agama yang tidak diakui. Sebagai tambahan, pihak keamanan adakalanya mentolerir diskriminasi dan tindakan semena-mena yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok keagamaan oleh para oknum, dan Pemerintah terkadang gagal menghukum para pelakunya. Tidak ada perubahan dalam penerapan kebebasan beragama selama periode yang dicakup oleh laporan ini. Sebagian besar masyarakat menikmati kebebasan beragama. Namun, karena Pemerintah hanya mengakui lima agama, orang-orang dengan kepercayaan lain seringkali mengalami diskriminasi dalam hal mendaftarkan pernikahan atau kelahiran atau mengurus kartu tanda pengenal (KTP). Kekerasan dan perselisihan antar agama masih terus berlangsung di Sulawesi Tengah dan Maluku, walaupun sudah tidak sekerap apa yang terjadi dalam periode pelaporan sebelumnya.

Demokrasi, Terorisme dan McTerror

Pada 11 September 2001 lalu dunia benar-benar diguncangkan oleh penabrakan dua pesawat komersial berpenumpah penuh pada dua gedung kembar nan kokok World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Segera aksi brutal nan mengerikan yang tersebut dilakukan oleh jaringan terorisme Al Qaida itu memperoleh kecaman seluruh dunia. Amerika segera membuat warning bila aksi terorisme masih terus mengancam dan meluaskan sasarannya di luar Amerika. Dan benar, beberapa aksi lanjutanpun terjadi. Di Indonesia, Bom Bali I dan Bom Bali II menjadi saksi.

Beragam spekulasi pun muncul terkait dengan motivasi atau latar belakang aksi-aksi biadab tersebut. Mulai dari tesis benturan peradaban, ledakan gerakan fundamentalisme Islam, sampai tesis “Blowback” yang menggambarkan unintended consequences dari agresifitas kebijakan-kebijakan tersembunyi dan militerisasi Amerika Serikat.

Dalam tulisan ini, saya hendak membahas discourse terorisme yang kini berkembang dan mengaitkannya dengan nasib demokrasi dewasa ini. Pertama-tama, saya akan menguraikan secara singkat sebagian tesis yang cukup dominan tapi penuh jebakan-jebakan membahayakan bagi analisis kita mengenai terorisme dalam situasi global sekarang ini (1), lalu saya akan membongkar klaim murahan yang dibungkus dengan sangat menakjubkan tentang kemenangan demokrasi liberal dengan cara membenturkannya dengan berbagai fakta dan studi empiris yang ada (2), untuk selanjutnya memasuki wilayah diskursus “terorisme” yang begitu elusif (licin dan tidak mudah dipahami) sehingga dalam arti luas menyangkut apa yang saya sebut sebagai “McTerror” (3). Dan bagian akhir tulisan ini berupa pernyataan kesimpulan (4).

Multikulturalisme dan Hantu “Historiografi Resmi”

Indonesia sebagai negeri dengan gugusan pulau-pulau dikenal memiliki beragam warna tradisi, bahasa, kebudayaan, ras, etnis, agama dan keyakinan. Tetapi sayangnya multikulturalisme sebagai suatu “datum” (suatu yang terberi) dan “factum” (sesuatu yang dibuat dan dihidupi) belum sepenuhnya menjadi wawasan dan kesadaran bersama.

Akibatnya selama puluhan tahun sejak kemerdekaan diproklamasikan, penindasan, peminggiran, diskriminasi dan ketidakadilan sosial menjadi fenomena sehari. Bukan soal penindasan fisik akibat totalitarianisme orde baru tapi juga soal penindasan kultural yang sesungguhnya belum pernah hilang dari kesadaran politik kolonial.

Kondisi seperti inilah yang sebenarnya mengancam kehidupan yang plural dan demokrasi di Indonesia. Selain itu tentu saja kehidupan yang harmonis di negeri ini akan diwarnai oleh kecenderungan konflik sosial yang sewaktu-waktu akan membakar kebersamaan masyarakat kita. Tapi tepat persoalannya adalah ini bukan perkara nilai-nilai normatif yang kerap diperdengarkan dalam khotbah sang moralis, tetapi lebih melibatkan relasi-relasi macam apa yang diciptakan oleh nalar kekuasaan baik politik, pengetahuan maupun agama dalam diskursus publik kita.

Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi

Sulit rasanya meletakkan proses perubahan sosial, budaya dan politik dewasa ini lepas dari perkembangan dinamika global.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi pengaruh luas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan merombak sistem sosial. Globalisasi ekonomi dan budaya berpengaruh pada penciptaan kultur yang homogen yang mengarah pada penyeragaman selera, konsumsi, gaya hidup, nilai, identitas, dan kepentingan individu.

Sebagai produk modernitas, globalisasi tidak hanya memperkenalkan masyarakat di pelosok dunia akan kemajuan dan kecanggihan sains dan teknolog, serta prestasi lain seperti instrumen dan institusi modern hasil capaian peradaban Barat (dimensi institusional modernitas). Tapi juga mengintrodusir dimensi budaya modernitas, seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, toleransi, dan hak-hak asasi manusia. Meski beberapa negara yang kurang memiliki tradisi demokrasi menolak proses globalisasi ini, namun demikian saat ini seperti ditunjukkan Huntington (1991), hampir tidak ada negara yang tidak mendukung demokrasi sebagai sistem yang kurang lebih ideal guna mengatur kehidupan masyarakat.

Konferensi Perempuan Penulis Menentang Sensor

Koran Tempo, Selasa, 28 November 2006

JAKARTA – Konferensi Internasional Perempuan Penulis Drama sepakat menentang proses sensor terhadap karya sastra budaya. Ini merupakan satu dari tiga butir kesepakatan konferensi tiga tahunan ke-7 yang digelar di Jakarta, 19-24 November 2006. Dua butir lainnya adalah mengenai tradisi dan kebebasan berekspresi yang terkait dengan dunia teater. Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi yang dibahas di Bali, 25-26 November.

Masalah sensor memang mencuat dalam konferensi yang dihadiri 186 peserta dari 23 negara itu. Ini merupakan bentuk hubungan antara penguasa negara dan kehidupan berkesenian yang menindas dengan menggunakan alasan politik, pendanaan, dan pembatasan religius.

Aliran Kepercayaan, Agama atau Budaya

Koran Tempo, Senin, 27 Nopember 2006

Kiai sepuh Nahdlatul Ulama dari Jember, Jawa Timur, Abdul Muchid Muzadi dan Washil Syarbini, menolak tegas kemungkinan mengakui aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai agama. “Bisa jadi sejarah 1970-an terulang lagi. Jadinya ribut-ribut,” kata Muchid awal November lalu.

Kakak kandung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi itu menuturkan pemerintah pernah berencana mengakui aliran kepercayaan sebagai agama pada pertengahan 1970-an. Namun, reaksi keras bermunculan. Akhirnya, niat itu surut, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan instruksi Menteri Agama pada 1978 bahwa aliran kepercayaan bukan agama. “Tapi bagian dari budaya yang harus dibina,” ujarnya.

Menakar Ketuhanan dalam Dokumen Negara

Koran Tempo, Senin, 27 November 2006

Dengan klausul semacam itu, para penganut kepercayaan seolah dianggap tak bertuhan.

Nani, sebut saja begitu, tak pernah menyangka anaknya semata wayang dianggap tak berayah oleh negara. Pada 2001, saat Dudi lahir, suaminya, pemborong bangunan, senang bukan main. Tapi, saat kelahiran Dudi didaftarkan ke catatan sipil, petugas menolak mencantumkan identitas Andi sebagai ayah Dudi.

“Karena perkawinannya tak dicatat oleh catatan sipil,” kata Engkus Ruswana, salah satu tetua Sunda Wiwitan (aliran kepercayaan di Kuningan, Jawa Barat), menuturkan kisah yang dialami anggotanya kepada Tempo, Kamis lalu.