Kebudayaan Madzhab Negara

Artikel yang sangat menarik dan berbobot ditulis oleh saudara Antariksa dan Puthut EA dengan judul “Kuasa Ekonomi Politik dan Kebudayaan Masyarakat” menanggapi tulisan saya di Kompas berjudul “Negara Perlu Mengurus Kebudayaan?”, dan dimuat kembali di KUNCI. Beberapa minggu lalu, seorang staf Litbang Departemen Kebudayaan dan Pariwista, Cecep Rukendi, juga menanggapi tulisan saya tersebut dengan judul “Pentingnya Negara Mengurusi Kebudayaan” (Sinar Harapan, 11/12/2004). Tulisan itu dibuat untuk menanggapi tulisan saya di harian Kompas mengenai keberatan dan skeptisisme saya terhadap intervensi negara yang ikut campur dalam mengatur persoalan kebudayaan.

Tulisan saya “Negara Perlu Mengurus Kebudayaan?” pertama-tama lahir karena hendak menggugat betapa besarnya cengkeraman negara dalam denyut nadi kehidupan masyarakat. Dengan gugatan itu saya yakin akan memperlonggar ruang perlawanan-perlawanan kultural masyarakat terhadap dominasi negara. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata perlu digugat karena keberadaannya telah membuat kebudayaan sebagai arena resistensi kultural itu menjadi semakin sempit dan sesak. Dan keberatan saya ini sebenarnya sangat jelas terletak pada domain paradigmatik dan analisis terhadap implikasi praktis paradigma tersebut dalam seluruh kehidupan masyarakat. Inilah yang membedakan pandangan saya dengan pandangan saudara Cecep Rukendi yang tampak dalam pemaparan argumentasinya justru buru-buru melompat ke paparan yang serba normatif, dan oleh karena itu dangkal dan tampak mengalami kemiskinan analisis.

Negara Perlu Mengurus Kebudayaan?

DALAM diskursus kebudayaan belum pernah ditemukan definisi yang mapan mengenai apa itu kebudayaan. Memang para filsuf, antropolog, sosiolog, dan ilmuwan disiplin lain memberi definisi berbeda-beda. Perbedaan ini menunjukkan, tiap pendefinisian terhadap kebudayaan selalu bersifat perspektivis dan parsial. Maka, makna kebudayaan tak pernah benar-benar netral. Karena itu, selalu bersifat dinamis, bisa dipertukarkan dengan budaya kelompok lain yang berbeda dan tak pernah stabil karena selalu tergantung pada penghayatan serta pengalaman hidup individu dan masyarakat yang pada dasarnya selalu berubah.

Bila definisi minimalis terpaksa diberikan, meski mereduksi makna kebudayaan, misalnya budaya sebagai kepercayaan, nilai-nilai, norma, sentimen, dan praktik-praktik yang memberi makna dan nilai pada kehidupan manusia, siapa yang berhak dan berkompeten secara moral dan epistemologi menafsirkan kebudayaan? Pemerintah atau negara tertentu yang dianggap merepresentasikan rakyat atau bangsanya?

Reformasi, Pemilu dan Siasat Budaya Rakyat

 

Akhir-akhir ini, perbincangan tentang Pemilu 2004 dan masa depan transisi demokrasi di Tanah Air begitu marak. Mulai ada kegelisahan (semoga bukan ratapan) dan keraguan apakah partai-partai politik yang ada kini mampu melaksanakan agenda reformasi atau sebaliknya, gagal mengakhiri proses transisi menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan demokratis.

Banyak pengamat mendasarkan kekhawatiran ini pada tiga faktor. Pertama, selama lima tahun proses transisi, belum ada hasil menggembirakan di bidang penegakan hukum dan pemulihan ekonomi. Sebaliknya, praktik KKN dan perampokan uang negara kian merajalela tanpa ada proses penyelesaian yang jelas.

Kedua, adanya fragmentasi di tubuh kekuatan reformis dalam beragam partai dan kepentingan sehingga menyulitkan proses perbaikan dan konsolidasi demokrasi. Ketiga, hadirnya kekuatan-kekuatan lama yang mengusung wacana stabilitas politik dan ekonomi masa Orba untuk mengelabui rakyat guna menarik dukungan politik pada proses Pemilu 2004.

Tiga hal itu bisa dianggap mewakili analisis problem struktur politik penyebab kebuntuan reformasi. Pada saat yang sama, tafsiran itu menyediakan prediksi dan harapan, dalam pemilu mendatang, jika berlangsung jujur dan adil, masa depan demokrasi akan berkibar, reformasi akan beres. Benarkah demikian?

Radikalisme Agama dan Problem Kebangsaan

Bangkitnya gerakan radikalisme agama dewasa ini, secara historis sulit dilepaskan dari reaksi negatif atas gelombang modernitas yang membanjiri negara-negara Muslim pada awal abad ke-20. Pengaruh modernitas ini bukan hanya pada dimensi kultural, tetapi juga dimensi struktural-institusional, seperti sains dan teknologi serta instrumen modern lainnya, khususnya pandangan mengenai kesadaran kebangsaan yang melahirkan konstruksi negara-bangsa modern.

 

Reaksi tersebut muncul akibat ketidakmampuan kultur masyarakat merespons nilai-nilai dan norma-norma baru yang diusung gelombang modernitas ini.

 

Tidak seperti di negara-negara Eropa Barat di mana kesadaran nasional berakar, tumbuh, dan berkembang dari perlawanan terhadap kekuasaan feodal dan negara absolut, gelombang nasionalisme di Asia, Afrika, dan negara-negara Muslim di Semenanjung Arab, Timur Tengah, lahir justru dari perlawanan terhadap kolonialisme Eropa.

 

Mencermati RUU Kerukunan Beragama

 

Disadari atau tidak, perdebatan publik mengenai RUU Sisdiknas mengantar kita kepada dua hal. Pertama, menyangkut penghormatan atas martabat manusia yang secara nyata berarti jaminan atas segi-segi asasi manusia, kebebasan dan hak-hak privatnya. Kedua, tentang peran negara dalam wilayah keagamaan, pada yang privat. Kontroversi RUU Sisdiknas kini ada dalam dua arus pusaran ini. Demikian juga naskah akademik RUU tentang Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya RUU KUB) yang segera menyusul.

 

Secara kodrati, manusia adalah individu yang bebas. Bebas mengarahkan hidup, menentukan pilihan, dan bebas mengekspresikan hak-hak dasarnya sejauh tidak merenggut kebebasan yang lain. Berkeyakinan dan beragama adalah salah satu hak-hak dasar itu. Tidak ada institusi apa pun yang boleh mengintervensinya. Karena itu, ia harus dijamin suatu legislasi hukum memadai dan berlaku umum. Bahkan, segala produk hukum secara deduktif harus mengacu prinsip ini.

 

Tantangan “Civil Society”: Dominasi Negara dan Kapitalisme Global

Akhir-akhir ini perdebatan soal wacana civil society begitu menghangat, terkait dengan upaya pribumisasi dan formulasinya dalam konteks keindonesiaan. Polemik ini berkisar pada relasi civil society terhadap negara. Namun, kini, kehadiran kekuatan kapitalisme global mesti dipertimbangkan sebagai tantangan baru penguatan civil society
ke depan.

 

 

Debat Civil Society

 

Kajian civil society muncul dan makin marak seiring dengan semangat kebebasan setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Pencarian genealogi konsep civil society ini mengerucut pada dua kutub yang masing-masing direpresentasikan oleh kelompok modernis dan kalangan tradisional. Diskursus ini mencuat, tatkala kelompok modernis menerjemahkan civil society dengan “masyarakat madani”, sementara kalangan tradisionalis mempertahankannya atau menerjemahkannya secara literer dengan “masyarakat sipil”.

 

Bagi kalangan tradisionalis “dipimpin” AS Hikam dan Ahmad Baso, pemakaian translasi yang berbeda ini terkait dengan wawasan pengetahuan dan ideologi yang dianut masing-masing menyangkut konsepsi masyarakat ideal yang dicita-citakan. Bahkan, Ahmad Baso dalam bukunya yang secara khusus “menggugat” pemaknaan “masyarakat madani” (Civil Society Versus Masyarakat Madani, Pustaka Hidayah, 1999) mensinyalir ada kepentingan ideologis tersembunyi di balik pemaknaan tersebut.

 

Hans Kung dan Pondasi Etika Bersama

Pengantar

Dalam evolusi sejarah umat manusia, ternyata perjalanan sejarah ini tidak selalu berkembang linear. Ide-ide besar datang dan pergi, gagasan yang baru menggantikan yang lama, menegasikan atau mengambil bentuk baru dari suatu sintesis kreatif yang memperkaya. Gagasan-gagasan yang tidak relevan dengan perkembangan zaman atau yang telah berperan menghancurkan zaman itu sendiri pada akhirnya akan menerima kritik, bahkan dicaci, dan lalu ditinggalkan. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin maju capaian pemikiran manusia bukan berarti ia akan begitu saja menjamin kesejahteraan dan kedamaian manusia, meski segala upaya pemikiran itu dikerahkan untuk mencapai cita-cita itu.

Misalnya, gagasan-gagasan yang lahir dari kandungan modernitas, yang merupakan antitesis dari abad pertengahan, kini menjadi sasaran kritik era sesudahnya. Kritik ini dikemukakan karena modernitas tidak lagi sanggup menjawab problem zaman yang dinamis. Bahkan modernitas dianggap telah menyumbangkan saham bagi lahirnya tragedi kemanusiaan yang menimpa umat manusia, seperti perang, konflik, kemiskinan, penindasan, pembunuhan, dan seterusnya. Modernitas memang diakui memunculkan optimisme kemajuan manusia melalui penemuan sains dan teknologi, tetapi pada sisi lain ia tidak mampu menjawab problem-problem besar yang dihasilkan dari dampak kemajuan tersebut. Banyaknya bencana kemanusiaan memperlihatkan bahwa modernitas gagal membuat dunia semakin damai, aman, dan sejahtera.

Perihal Ideologi dan Praktek Kebudayaan

Pengantar

Kata ‘ideologi’ memang memiliki konotasi yang sedemikian buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ia diasosiasikan dengan penipuan, mistifikasi, pembodohan, dan konflik politik. Namanya pun lekat dengan irasionalitas, emosional, dan fanatisme buta. Ideologi lekat dengan memori kekerasan dan konflik perang antara blok Barat yang dikomandani AS dan blok Timur dibawah kendali US.

Apalagi sejarah perang ideologi telah memakan korban jutaan manusia dalam perang dunia kedua, ditambah jutaan lainnya korban pemerintahan fasisme Nazi Jerman pimpinan Hitler. Usai perang dunia yang dimenangkan blok Barat dan kemenangan paham neoliberalisme dalam ekonomi perdagangan, lalu para pengamat pun buru-buru mengklaim bahwa abad ke-20 ini adalah masa berakhirnya ideologi-ideologi dunia. Suatu masa yang penuh diwarnai dengan kekerasan, intrik, dan konflik politik.

Pandangan pejoratif tentang konsep ideologi ini sebenarnya bisa ditelusuri dari sejarah dipergunakannya istilah ideologi sendiri. Istilah ini adalah derivasi dari ideologues yang muncul paska Revolusi Perancis. Napoleon Bonaparte menggunakan istilah ideologi untuk menyerang lawan-lawan politiknya yang memiliki ide-ide yang tidak realistik berkaitan dengan kepenntingan-kepentingan negara Perancis baru saat itu.[1]

Perihal Teologi Pembebasan

Pengantar

Berbicara tentang teologi pembebasan dalam diskusi-diskusi resmi atau tak resmi memang terasa problematik. Seringkali diskusi seperti ini dicurigai sebagai gerakan pemikiran kekiri-kirian yang diasosiasikan dengan pendukung “komunisme” atau dianggap menyebarkan pemikiran subversif. (khususnya pada era Orde Baru lalu). Setelah Orba jatuh dan kebebasan berpikir mulai terbuka diskusi semacam ini juga dianggap tabu dan dipandang dengan mata sinis oleh sebagian kalangan.

Rupanya persepsi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kesalahpahaman mengenai term teologi pembebasan (liberation theology) itu sendiri. Kedua, karena teologi pembebasan adalah terminologi yang lahir dari tradisi Kristiani, khususnya di Amerika Latin, dan tidak pernah dikenal secara eksplisit dalam khazanah pemikiran Islam. Dan ketiga, karena teologi pembebasan sedikit banyak diinspirasikan oleh ideologi kiri dari pemikiran Marxisme yang dalam sejarah perpolitikan Indonesia dianggap memiliki cacat yang tak termaafkan setelah peristiwa G 30 S.

Tulisan reflektif ini dimaksudkan untuk sedikitnya mengklarifikasikan asumsi-asumsi yang menjadi keberatan berbagai kalangan terhadap wacana teologi pembebasan. Dan untuk tujuan ini saya berusaha menyelami sejarah sekaligus menemukan makna dan signifikansi teologi pembebasan bagi pemahaman keagamaan kita ke arah pengertian yang lebih transformatif, rasional dan fungsional.