Demokrasi, Terorisme dan McTerror

Pada 11 September 2001 lalu dunia benar-benar diguncangkan oleh penabrakan dua pesawat komersial berpenumpah penuh pada dua gedung kembar nan kokok World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Segera aksi brutal nan mengerikan yang tersebut dilakukan oleh jaringan terorisme Al Qaida itu memperoleh kecaman seluruh dunia. Amerika segera membuat warning bila aksi terorisme masih terus mengancam dan meluaskan sasarannya di luar Amerika. Dan benar, beberapa aksi lanjutanpun terjadi. Di Indonesia, Bom Bali I dan Bom Bali II menjadi saksi.

Beragam spekulasi pun muncul terkait dengan motivasi atau latar belakang aksi-aksi biadab tersebut. Mulai dari tesis benturan peradaban, ledakan gerakan fundamentalisme Islam, sampai tesis “Blowback” yang menggambarkan unintended consequences dari agresifitas kebijakan-kebijakan tersembunyi dan militerisasi Amerika Serikat.

Dalam tulisan ini, saya hendak membahas discourse terorisme yang kini berkembang dan mengaitkannya dengan nasib demokrasi dewasa ini. Pertama-tama, saya akan menguraikan secara singkat sebagian tesis yang cukup dominan tapi penuh jebakan-jebakan membahayakan bagi analisis kita mengenai terorisme dalam situasi global sekarang ini (1), lalu saya akan membongkar klaim murahan yang dibungkus dengan sangat menakjubkan tentang kemenangan demokrasi liberal dengan cara membenturkannya dengan berbagai fakta dan studi empiris yang ada (2), untuk selanjutnya memasuki wilayah diskursus “terorisme” yang begitu elusif (licin dan tidak mudah dipahami) sehingga dalam arti luas menyangkut apa yang saya sebut sebagai “McTerror” (3). Dan bagian akhir tulisan ini berupa pernyataan kesimpulan (4).

Multikulturalisme dan Hantu “Historiografi Resmi”

Indonesia sebagai negeri dengan gugusan pulau-pulau dikenal memiliki beragam warna tradisi, bahasa, kebudayaan, ras, etnis, agama dan keyakinan. Tetapi sayangnya multikulturalisme sebagai suatu “datum” (suatu yang terberi) dan “factum” (sesuatu yang dibuat dan dihidupi) belum sepenuhnya menjadi wawasan dan kesadaran bersama.

Akibatnya selama puluhan tahun sejak kemerdekaan diproklamasikan, penindasan, peminggiran, diskriminasi dan ketidakadilan sosial menjadi fenomena sehari. Bukan soal penindasan fisik akibat totalitarianisme orde baru tapi juga soal penindasan kultural yang sesungguhnya belum pernah hilang dari kesadaran politik kolonial.

Kondisi seperti inilah yang sebenarnya mengancam kehidupan yang plural dan demokrasi di Indonesia. Selain itu tentu saja kehidupan yang harmonis di negeri ini akan diwarnai oleh kecenderungan konflik sosial yang sewaktu-waktu akan membakar kebersamaan masyarakat kita. Tapi tepat persoalannya adalah ini bukan perkara nilai-nilai normatif yang kerap diperdengarkan dalam khotbah sang moralis, tetapi lebih melibatkan relasi-relasi macam apa yang diciptakan oleh nalar kekuasaan baik politik, pengetahuan maupun agama dalam diskursus publik kita.

Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi

Sulit rasanya meletakkan proses perubahan sosial, budaya dan politik dewasa ini lepas dari perkembangan dinamika global.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi pengaruh luas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan merombak sistem sosial. Globalisasi ekonomi dan budaya berpengaruh pada penciptaan kultur yang homogen yang mengarah pada penyeragaman selera, konsumsi, gaya hidup, nilai, identitas, dan kepentingan individu.

Sebagai produk modernitas, globalisasi tidak hanya memperkenalkan masyarakat di pelosok dunia akan kemajuan dan kecanggihan sains dan teknolog, serta prestasi lain seperti instrumen dan institusi modern hasil capaian peradaban Barat (dimensi institusional modernitas). Tapi juga mengintrodusir dimensi budaya modernitas, seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, toleransi, dan hak-hak asasi manusia. Meski beberapa negara yang kurang memiliki tradisi demokrasi menolak proses globalisasi ini, namun demikian saat ini seperti ditunjukkan Huntington (1991), hampir tidak ada negara yang tidak mendukung demokrasi sebagai sistem yang kurang lebih ideal guna mengatur kehidupan masyarakat.

Konferensi Perempuan Penulis Menentang Sensor

Koran Tempo, Selasa, 28 November 2006

JAKARTA – Konferensi Internasional Perempuan Penulis Drama sepakat menentang proses sensor terhadap karya sastra budaya. Ini merupakan satu dari tiga butir kesepakatan konferensi tiga tahunan ke-7 yang digelar di Jakarta, 19-24 November 2006. Dua butir lainnya adalah mengenai tradisi dan kebebasan berekspresi yang terkait dengan dunia teater. Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi yang dibahas di Bali, 25-26 November.

Masalah sensor memang mencuat dalam konferensi yang dihadiri 186 peserta dari 23 negara itu. Ini merupakan bentuk hubungan antara penguasa negara dan kehidupan berkesenian yang menindas dengan menggunakan alasan politik, pendanaan, dan pembatasan religius.

Aliran Kepercayaan, Agama atau Budaya

Koran Tempo, Senin, 27 Nopember 2006

Kiai sepuh Nahdlatul Ulama dari Jember, Jawa Timur, Abdul Muchid Muzadi dan Washil Syarbini, menolak tegas kemungkinan mengakui aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai agama. “Bisa jadi sejarah 1970-an terulang lagi. Jadinya ribut-ribut,” kata Muchid awal November lalu.

Kakak kandung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi itu menuturkan pemerintah pernah berencana mengakui aliran kepercayaan sebagai agama pada pertengahan 1970-an. Namun, reaksi keras bermunculan. Akhirnya, niat itu surut, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan instruksi Menteri Agama pada 1978 bahwa aliran kepercayaan bukan agama. “Tapi bagian dari budaya yang harus dibina,” ujarnya.