Home » Fragmen Budaya di Media Massa » Jutaan Anak Tidak Punya Akta Lahir

Jutaan Anak Tidak Punya Akta Lahir

Arsip

Kompas, 2 Desember 2006

Politik Negara Dipertanyakan

Jakarta – Politik negara dalam melindungi hak-hak anak dipertanyakan. Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang rencananya disahkan DPR dan Pemerintah 7 Desember 2006 mempersulit semua anak mendapatkan akta lahir.

Pasal-pasal dalam RUU Adminduk tak lagi mewajibkan pemerintah memberi pelayanan akta kelahiran gratis seperti tertuang dalam UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Diperkirakan, sedikitnya ada 15 juta anak Indonesia yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran karena secara ekonomi tak mampu. Atas dasar itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Magdalena Sitorus, Ketua Gerakan Perjuangan Antidiskriminasi Ari Masyhuri, dan Pelaksana Proyek Perlindungan Anak Unicef Luky Lumingkewas mendesak DPR dan Pemerintah memperbaiki RUU sebelum disahkan. “RUU ini akan menjadi kemunduran dan merugikan jutaan anak,” kata Ari Masyhuri, Jumat (1/12).

Dari data Badan Pusat Statistik 2004, anak Indonesia di bawah usia 5 tahun yang belum memiliki akta kelahiran diperkirakan mencapai 60 persen atau 15 juta orang. Belum lagi, setiap tahun ada 5 juta anak yang baru lahir. “Indonesia termasuk paling buruk karena pencatatan anak di bawah 5 tahun baru 40 persen. Malaysia sudah 98 persen. Lesotho, negara di Afrika pun sudah 60 persen,” katanya.

Magdalena berharap DPR dan pemerintah memperbaiki naskah RUU Adminduk dengan memasukkan substansi Pasal 28 (4) UU No 23/2002 yang secara tegas menyebut: Pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya.

Dia juga berharap pemerintah pusat dan daerah tak menjadikan pembuatan akta kelahiran sebagai sumber pendapatan negara atau daerah, tetapi memaknainya sebagai kewajiban negara.

Keterbatasan anggaran

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mudjib Rochmat, menegaskan, semangat RUU Adminduk adalah memberi pelayanan gratis, khususnya pada kelompok penduduk rentan. Rumusan Pasal 28 UU No 23/2002 tentang pembuatan akta kelahiran tak dikenai biaya sengaja tidak dicantumkan karena melihat kondisi keterbatasan anggaran. “Kita khawatir seperti anggaran pendidikan 20 persen yang dicantumkan dalam UUD lalu tak bisa direalisasi,” ujarnya.

DPR selalu mendorong pencatatan gratis ditingkatkan tiap tahun. “Di APBN Perubahan 2006 ada Rp 12 miliar yang diarahkan untuk membuat 20.000 akta gratis,” kata Mudjib. (sut)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 154,325 hits

Kalender

December 2006
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: