Gelar Seni dan Kritik Sosial

Kolom Bisri Effendy:

            Di tengah meluasnya pertanyaan dan diskusi tentang peran seni pertunjukan, serangkaian gelar seni oleh Gebrak Lapindo dua minggu lalu terasa sangat menarik. Bukan hanya karena disaksikan oleh banyak orang secara khusyu’ dan bukan pula karena lawakan-lawakan jenaka yang membuat audiens terkekeh, tetapi hampir semua pergelaran saat itu begitu terkesan menyentuh problem kehidupan yang paling riil. Baik ketoprak dari Kediri dan ludruk dari Malang, misalnya, melalui lawakan dan cerita yang dilakonkan terkesan membumi di problem kehidupan warga (pengungsi) Pasar Baru Porong yang terlunta akibat ulah Lapindo Inc. memuntahkan lumpur. Pementasan kedua seni pertunjukan itu mengingatkan kita pada satire yang dahulu pernah melekat pada kebanyakan seni pertunjukan rakyat di negeri ini.

             Ludruk sebelum peristiwa 65, demikian simpul James L. Peacock, mampu berperan sebagai pendorong, agen atau mediator perubahan massa rakyat Jawa Timur dari komunal mulai beringsut ke arah ekstra kampung yang heterogen dan rasional-spesifik. Ketoprak yang biasanya menyajikan kisah-kisah pakem keraton, seperti diungkap Budi Susanto, ternyata memperlihatkan kemampuan membalik aras pemikiran dan imajinasi elite ketika hendak mencari penyelesaian soal pembunuhan Udin di Bantul dengan membuang berkas di laut selatan. Demikian pula reyog Ponorogo yang seluruhnya tampil secara simbolik, semula diciptakan untuk melakukan kritik (satire) terhadap kebijakan Prabu Brawijaya terakhir yang dianggap tidak adil.

Saat Kesenian sebagai “Ritual” Masyarakat Korban

Siang itu langit berawan. Puluhan sepanduk bernada protes yang terpasang di bibir atap tenda itu melambai-lambai. Sesekali beberapa patung menyerupai manusia berbahan jerami yang menggantung di sekeliling lapangan seluas dua kali lapangan bolavoli itu ikut bergoyang diterpa angin kencang.

Di ujung sana sebuah panggung lumayan besar berdiri kokoh. Dibelakangnya terbentang sebuah “backdrop” berupa spanduk selebar 3×5 meter bertulis tinta merah: “Gebrak Lapindo: Gerakan Bersama Korban Lapindo”, berdiri menantang.

Persis di depan panggung, masih di area lapangan, kelompok kesenian barongsai mulai menampilkan atraksi yang mengundang decak kagum. Sosok barongsai besar melompat-lompat tangkas di atas tumpukan meja setinggi 2 meteran lebih. Mereka menari, melompat, melenting, memperlihatkan gerakan atraktif yang lincah dan tak terduga.

 Di tengah-tengah permainan itu datanglah beberapa sosok patung kepala berwarna merah. Sedetik kemudian kepala barongsai itu segera memburu patung yang digambarkan sebagai para pengusaha dan pejabat yang jahat. Setelah menerkam, barongsai inipun menghancurkan kepala patung-patung itu di permukaan tanah.

Gerakan Kebudayaan di Pasar Baru Porong

Dua pekan lalu, tepatnya 20-23 Agustus 2007, suatu momen kebudayaan, dan sekaligus politik, berlangsung. Sejumlah karya seni dan budaya baik yang tradisional maupun yang modern dipentaskan. Sebuah ritual “resistensi” kaum korban melawan ketidakadilan.

Mereka pentas tidak di galeri-galeri atau di pusat-pusat gedung kesenian, apalagi di hotel-hotel berbintang. Bukan pula untuk meramaikan hajatan pesta, kongres partai, atau menyambut birokrat pusat, apalagi hiburan para bule pelancong.

Para seniman itu tampil di atas panggung rakyat, ruang publik terbuka yang bisa diakses siapapun. Mereka manggung di tengah-tengah pengungsi korban lumpur Lapindo yang tinggal di petak-petak sempit kios Pasar Baru Porong. Bersama ibu-ibu yang hampir setiap pagi dan sore mengantri di depan sederetan kamar mandi darurat, dan juga anak-anak yang kehilangan keceriaan.