Dayak dalam Imajinasi Politik Elit

Seorang ilmuwan asing pernah bilang bahwa nasib orang Dayak adalah dijajah, bukan memerintah. Itu kata Van Linden, seorang antropolog kolonial kelahiran Belanda.

Catatan serupa juga dibuat oleh Magenda (1991), yang kurang lebih melukiskan betapa orang Dayak selama berabad-abad mengalami marjinalisasi dalam skala yang sangat luas baik oleh kekuatan politik lokal, nasional, maupun kolonial. Citra populernya sebagai kelompok yang “terbelakang”, “primitif” dan “liar” semakin memperparah marjinalisasi politik, ekonomi, dan budaya yang mereka derita.

Politik Pencitraan

Kolom Bisri Effendy:

Dayak, Daya, Daya’, atau Dyak, seperti disebut literatur terbaru, adalah nama-nama antropologis. Dan orang-orang Kayan, Kenyah, Bahau, Tunjung, Benua, Bentian, Iban, Klemantan, Ngaju, Maanyan, Lawangan, Murut, Punan, dan seterusnya hanya menerima secara pasif. Victor King (1993) menyebut beberapa kemungkinan asal kata Dayak, bisa dari kata daya (bahasa Kenyah) berarti hulu atau pedalaman, dari kata aja (bahasa Melayu) yang bermakna pribumi, atau dari istilah dalam bahasa Jawa (Tengah) yang berarti tindakan yang tidak sesuai.

Kesadaran Kewargaan Bisa Atasi Konflik Komunal

Menjamurnya berbagai organisasi berbasis etnis di Kaltim belakangan ini dirasakan amat merisaukan. Berbagai kalangan menilai hal ini bukan hanya rawan manipulasi politik, tetapi juga konflik antar komunitas dan lembaga. Kesadaran kewargaan dibutuhkan untuk meminimalisir konflik itu.

Elisason, pria berumur lebih setengah abad itu adalah salah seorang yang risau itu. Ia resah bercampur sedih. Sebagai putra asli Dayak, dirinya bangga kesadaran masyarakatnya mulai bangkit menuntut kembali hak-hak budaya dan ekonominya yang tergusur oleh derap modernisasi. Tapi di sisi lain, orientasi organisasi ini semakin kabur lantaran, katanya, sudah keluar dari rel-rel yang disepakati bersama.

Sejarah Bisa Berulang

Kolom Bisri Effendy: 

Mungkin sudah tidak diingat, bahkan oleh orang Dayak sendiri, bahwa pada pertengahan 50-an abad ke-20 pernah terjadi hiruk-pikuk politik berkaitan dengan agama dan etnisitas di Kalimantan. Separoh pulau milik Indonesia itu pada 1956 dibagi menjadi 3 propinsi. Kalimantan Barat mencakup batas perairan dari sungai Kapuas dan sungai-sungai lain yang mengalir ke arah barat; Kalimantan Timur mencakup batas perairan dari sungai Mahakam dan seluruh sungai lain yang mengalir ke timur; dan Kalimantan Selatan meliputi batas perairan dari seluruh sungai yang mengalir ke selatan, seperti sungai Barito dan sungai Kahayan. Daerah yang kini disebut Kalimantan Tengah termasuk ke dalam wilayah Kalimantan Selatan.

Ketika Kategori Kultural Semakin Cair

Belum lama ini sejumlah aktifis dan seniman mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hearing bersama wakil rakyat itu, seorang seniman dari LPKK (Lembaga Pembinaan Kebudayaan Kutai) Tenggarong melontarkan usulan yang mengundang tanya. Katanya, bila Kutai Barat dan Kutai Timur telah mengembangkan kesenian (kebudayaan) pedalaman (Dayak), maka Kutai Kartanegara harus mengambil kesenian pesisir, Melayu/Islam, agar memiliki kekhasan dari wilayah kabupaten lainnya.

Entah apa sebenarnya yang ada di benak sang aktifis ini. Mirip keyakinan dan nalar para pengambil kebijakan kita di masa Orde Baru, seolah-olah kebudayaan pesisir dan pedalaman berbeda secara esensial, begitu pula identitas orang-orang di dalamnya selalu tetap dan tak berubah. Padahal kenyataan sosial selalu berkembang dan berjalan dinamis sehingga tak mungkin dikotak-kotakkan dalam kategori tunggal semata.

Kategori

Kolom Bisri Effendy:

Dulu, pesisir dan pedalaman di Jawa pernah dirumuskan sebagai dua kategori penting yang selalu paradoks atau diperlawankan. Dalam hal politik pemerintahan Mataram, pedalaman sebagai pusat kekuasaan dengan legitimasi penguasa laut selatan, dan pesisir utara sebagai pusat oposisi dan perlawanan. Pangeran Puger di zaman Sultan Agung yang mengungsi ke utara ketika ia mendeklarasikan diri sebagai oposan terhadap Mataram merupakan contoh menarik.

Respek dan Dialog, Misi Baru Gereja yang Semakin Terbuka

Rintik hujan masih juga tak mau reda. Pagi itu, area lapangan adat Tanaa Purai Ngeriman, Barong Tongkok, Kutai Barat, tempat berlangsungnya peringatan 100 tahun Gereja Katolik Kalimantan Timur, nampak basah tergenang oleh guyuran hujan sehari sebelumnya. Sempat muncul khawatir hujan deras bakal membuat enggan jamaah mendatangi peringatan yang dihadiri 14 uskup, duta besar Vatikan dan sejumlah pejabat pemda setempat itu. Meski kekhawatiran ini sirna oleh sekitar 15 ribuan jamaah yang menyemarakkan acara sepanjang hari.

Peringatan seabad Gereja Katolik yang digelar pada Minggu, 8 Juli, lalu selain semarak juga amat monumental lantaran disertai penandatanganan prasasti pembangunan gereja Katolik Santo Aquinas, Katolik Centre dan tugu peringatan menyongsong 100 tahun kedua misi gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda. Namun, satu hal yang mengundang perhatian dalam peringatan itu, yakni kentalnya atmosfir Dayak. Seperti terlihat dari iringan para konselebrans, sekitar 14 uskup dan 42 pastor berbalut kasula (jubah misa) bermotif Dayak. Begitu pula barisan penari tradisional yang mendahuluinya menuju altar depan mengenakan aneka ragam pakaian dan tarian dinamis yang mewakili kekayaan kultural subetnis dominan di Kaltim ini.

Dayak Baru?

Kolom Bisri Effendy:

Jika di Jawa pernah ada tesis seislam-islamnya orang Jawa tetap Jawa, mungkinkah di Kalimantan dibangun tesis serupa bahwa sekristen-kristennya orang Dayak tetap Dayak? Kristen dan Islam memang beda, begitu pula bagaimana kedua agama itu didakwahkan di bumi Jawa dan di Kalimantan. Persis seperti perbedaan orang Jawa dan orang Dayak terutama dalam menghadapi, menyikapi, dan menafsirkan agama samawi tersebut. Tetapi dalam hal puritanisasi di tengah agama lokal, kedua agama samawi itu nyaris sama. Bisa dipastikan bahwa keduanya mempunyai semboyan bahwa pemurnian, kesucian, dan keaslian agama adalah sesuatu yang harus dijaga, ditegakkan.

Menagih Jaminan Kebebasan Berkeyakinan: Respon atas Fatwa MUI terhadap Aliran Al-Qiyadah

PERNYATAAN SIKAP
PUSAT STUDI ANTAR KOMUNITAS (PUSAKA) PADANG
TENTANG
MENAGIH JAMINAN KEBEBASAN BERKEYAKINAN
(Catatan atas Dugaan pelanggaran HAM dipicu oleh fatwa MUI Sumbar
terhadap Aliran Al Qiyadah)

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan
dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama
atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau
kepercayaan dalam kegiatan pegajaran, peribadatan, pemujaan
dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
di muka umum maupun secara pribadi
(DUHAM pasal 18)

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan
dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut
atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendir,
dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama
dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun tertutup,
untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah,
ketaatan, pengalaman dan pengajaran
(Kovenan Sipil Politik pasal 18)

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dutuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun(UUD 1945 281 ayat 1)

Kembali Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Sumatera Barat melakukan tindakan yang patut diduga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khusunya pasal kebebasan berkeyakinan sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara. Kali ini yang menjadi korban adalah Aliran Al-Qiyadah dengan cara pengrebekan, setelah sebelumnya lewat fatwanya, ”menyesatkan” “Jam’iyyatul Islamiyah”. Dan Jama’ah Ahmadiyah (JAI), termasuk terhadap beberapa kelompok di luar pemahamannya.

Wahidiyah Tasikmalaya Akan Dilarang Beraktivitas

Source: Koran Tempo
Selasa, 02 Oktober 2007

BANDUNG — Kepala Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Suntana mengungkapkan pemerintah kota tengah mengerjakan surat keputusan bersama (SKB) yang menyatakan kelompok Wahidiyah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di luar ataupun di dalam. “Tidak boleh menyebarkan ajaran mereka,” ujar Suntana saat dihubungi kemarin.

Hal tersebut, menurut Suntana, disepakati dalam pertemuan antara para ulama dan unsur musyawarah pimpinan daerah Kota Tasikmalaya pekan lalu. Tindakan ini, menurut dia, merupakan kelanjutan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya yang menyatakan bahwa ajaran Wahidiyah adalah ajaran yang menyimpang.