Korupsi dan Konsumerisme Kita

Pada pertengahan tahun 1950-an, Mohammad Hatta (1957) pernah berkomentar tentang praktek korupsi yang mulai marak dalam birokrasi. Menurut sang proklamator kita ini maraknya korupsi disebabkan oleh karena gaji pegawai pemerintah yang waktu itu “tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari” sehingga dimanfaatkan oleh para avonturir untuk memperkaya diri sendiri. Pernyataan ini dibuat Bung Hatta ketika pemerintah waktu itu sedang mengalami inflasi yang tinggi dan kesenjangan sosial yang meningkat. Namun, ironisnya, menurut Hatta, sekelompok kecil orang yang punya uang dan koneksi politik dalam pemerintahan telah seenaknya mengambil keuntungan dari konsesi-konsesi dan spekulasi. Melalui berbagai koneksi politik inilah mereka getol memperkaya diri sendiri.

Kini, setelah lebih setengah abad berlalu kita dibuat tercengang betapa tak berubahnya kondisi birokrasi negeri ini. Yang paling mutakhir ialah terbongkarnya sindikat korupsi atau yang sering disebut mafia kasus yang melibatkan oknum dirjen pajak, oknum penegak hukum, dan pihak kepolisian. Gayus Tambunan, pegawai biasa yang bekerja di kantor dirjen pajak terungkap menyimpan uang hasil makelar kasus sebesar 28 milyar yang diperoleh dari sogokan sejumlah perusahaan besar yang bersama oknum terkait melakukan kongkalingkong memanipulasi kewajiban pembayaran pajak. Diberitakan bahwa uang miliyaran rupiah ini mengalir ke sejumlah oknum pejabat pemerintah dan penegak hukum mulai dari institusi perpajakan, kejaksaan, hakim, pengacara hingga lembaga kepolisian.

Myanmar: Antara Geopolitik Minyak China Dan Hegemoni AS

Source: Kompas, 5 Nopember 2007

Oleh: Maruli Tobing

Junta militer yang berkuasa di Myanmar kini lega. Badai ancaman terbesar sejak Jenderal Senior Than Shwe memimpin junta tahun 1992 berhasil dipadamkan. Tentara hanya membutuhkan waktu dua hari menggilas aksi unjuk rasa ribuan biksu dan mahasiswa, akhir September lalu. Sejak itu “aksi prodemokrasi” tamat. Amerika Serikat gagal mewujudkan Revolusi Kunyit para biksu menjadi sejenis Revolusi Bunga di Georgia dan Revolusi Orange di Ukraina.

Namun perang belum berakhir. Perjalanan masih panjang dan berliku. Pada pembukaan Sidang Umum PBB, akhir September lalu, Presiden AS George W Bush mengecam kebrutalan militer dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Bush mengimbau agar masyarakat internasional meningkatkan tekanannya terhadap junta dan mendesak PBB “membebaskan rakyat Myanmar dari tirani dan kekerasan”.

Lantas, apa sesungguhnya yang terjadi di Myanmar? Minyak dan gas.

Demokrasi, Terorisme dan McTerror

Pada 11 September 2001 lalu dunia benar-benar diguncangkan oleh penabrakan dua pesawat komersial berpenumpah penuh pada dua gedung kembar nan kokok World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Segera aksi brutal nan mengerikan yang tersebut dilakukan oleh jaringan terorisme Al Qaida itu memperoleh kecaman seluruh dunia. Amerika segera membuat warning bila aksi terorisme masih terus mengancam dan meluaskan sasarannya di luar Amerika. Dan benar, beberapa aksi lanjutanpun terjadi. Di Indonesia, Bom Bali I dan Bom Bali II menjadi saksi.

Beragam spekulasi pun muncul terkait dengan motivasi atau latar belakang aksi-aksi biadab tersebut. Mulai dari tesis benturan peradaban, ledakan gerakan fundamentalisme Islam, sampai tesis “Blowback” yang menggambarkan unintended consequences dari agresifitas kebijakan-kebijakan tersembunyi dan militerisasi Amerika Serikat.

Dalam tulisan ini, saya hendak membahas discourse terorisme yang kini berkembang dan mengaitkannya dengan nasib demokrasi dewasa ini. Pertama-tama, saya akan menguraikan secara singkat sebagian tesis yang cukup dominan tapi penuh jebakan-jebakan membahayakan bagi analisis kita mengenai terorisme dalam situasi global sekarang ini (1), lalu saya akan membongkar klaim murahan yang dibungkus dengan sangat menakjubkan tentang kemenangan demokrasi liberal dengan cara membenturkannya dengan berbagai fakta dan studi empiris yang ada (2), untuk selanjutnya memasuki wilayah diskursus “terorisme” yang begitu elusif (licin dan tidak mudah dipahami) sehingga dalam arti luas menyangkut apa yang saya sebut sebagai “McTerror” (3). Dan bagian akhir tulisan ini berupa pernyataan kesimpulan (4).

Globalisasi, Fundamentalisme dan Tuntutan Demokratisasi

Sulit rasanya meletakkan proses perubahan sosial, budaya dan politik dewasa ini lepas dari perkembangan dinamika global.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi pengaruh luas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan merombak sistem sosial. Globalisasi ekonomi dan budaya berpengaruh pada penciptaan kultur yang homogen yang mengarah pada penyeragaman selera, konsumsi, gaya hidup, nilai, identitas, dan kepentingan individu.

Sebagai produk modernitas, globalisasi tidak hanya memperkenalkan masyarakat di pelosok dunia akan kemajuan dan kecanggihan sains dan teknolog, serta prestasi lain seperti instrumen dan institusi modern hasil capaian peradaban Barat (dimensi institusional modernitas). Tapi juga mengintrodusir dimensi budaya modernitas, seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, toleransi, dan hak-hak asasi manusia. Meski beberapa negara yang kurang memiliki tradisi demokrasi menolak proses globalisasi ini, namun demikian saat ini seperti ditunjukkan Huntington (1991), hampir tidak ada negara yang tidak mendukung demokrasi sebagai sistem yang kurang lebih ideal guna mengatur kehidupan masyarakat.

Tantangan “Civil Society”: Dominasi Negara dan Kapitalisme Global

Akhir-akhir ini perdebatan soal wacana civil society begitu menghangat, terkait dengan upaya pribumisasi dan formulasinya dalam konteks keindonesiaan. Polemik ini berkisar pada relasi civil society terhadap negara. Namun, kini, kehadiran kekuatan kapitalisme global mesti dipertimbangkan sebagai tantangan baru penguatan civil society
ke depan.

 

 

Debat Civil Society

 

Kajian civil society muncul dan makin marak seiring dengan semangat kebebasan setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Pencarian genealogi konsep civil society ini mengerucut pada dua kutub yang masing-masing direpresentasikan oleh kelompok modernis dan kalangan tradisional. Diskursus ini mencuat, tatkala kelompok modernis menerjemahkan civil society dengan “masyarakat madani”, sementara kalangan tradisionalis mempertahankannya atau menerjemahkannya secara literer dengan “masyarakat sipil”.

 

Bagi kalangan tradisionalis “dipimpin” AS Hikam dan Ahmad Baso, pemakaian translasi yang berbeda ini terkait dengan wawasan pengetahuan dan ideologi yang dianut masing-masing menyangkut konsepsi masyarakat ideal yang dicita-citakan. Bahkan, Ahmad Baso dalam bukunya yang secara khusus “menggugat” pemaknaan “masyarakat madani” (Civil Society Versus Masyarakat Madani, Pustaka Hidayah, 1999) mensinyalir ada kepentingan ideologis tersembunyi di balik pemaknaan tersebut.