“Gila!…Luar biasa filmnya, saya benar-benar nggak rugi,” kata teman saya berdecak puas usai menonton film Merantau di Depok Town Square. Saya pun tak mengelak. Sore itu lebih separoh kursi dalam studio 2 bioskop 21 nampak penuh, dan terlihat wajah-wajah penonton yang kebanyakan muda mudi di sebelah kiri dan kanan saya berbinar sambil sedikit menahan haru meninggalkan ruangan.

FIlm olahan sutradara asal Inggris Gareth Evans ini, menurut saya, paling bermutu di antara film laga nasional yang pernah ada. Merantau menampilkan seni beladiri silat harimau asal Minang, Sumatera Barat yang digarap secara ciamik nan memukau. Judul ‘Merantau” sendiri diambil dari tradisi merantau anak muda Minang yang pergi ke tanah seberang untuk mencari jatidirinya. Konon, Merantau telah diputar sebagai film penutup di ajang Puchon International Fantasy Film Festival (Pifan) 2009 di Bucheon, Korea Selatan, dan memperoleh applause dari masyarakat di sana.

Sepenuhnya saya setuju pendapat banyak orang bahwa bila semakin banyak film bermutu semacam ini diproduksi, pasti dengan sendirinya film-film dengan selera rendahan seperti “Paku Kuntilanak” yang dirilis dalam waktu hampir bersamaan akan segera masuk liang kuburnya dan tak pernah bangkit lagi, kecuali ada “dukun” sinting yang sukanya cari sensasi.

Menonton “Merantau” bukan hanya membuat kita menemukan kenikmatan estetik lewat adegan silat Harimau yang ciamik (tak kalah dengan Jacky Chan) atau scene pemandangan di bukit tinggi yang aduhai. Film ini menawarkan kekayaan filosofi hidup yang tinggi, menggungah hati dan penuh inspirasi. Film ini, setidaknya menurut saya, adalah suatu hidup dalam pencarian terhadap “the truth” yang berasal dari tradisi Merantau anak muda keluarga Minangkabau zaman dulu. Meminjam ungkapan antropolog Victor Turner, tradisi merantau adalah ritual peralihan (rite of passage) yang harus dilalui untuk tumbuh menjadi dewasa dan memikul tanggung jawab keluarga. Lewat merantau, anak muda yang beranjak dewasa bukan hanya sekadar pergi dari kampung halamannya menuju ke tanah sebrang yang asing nun jauh di sana, tetapi yang lebih penting adalah menemukan “the truth” atau “kebenaran” dalam perjalanan hidupnya, atau “kesejatian” di dalam dirinya (pesan yang dinarasikan si Emak, yang diperankan Christine Hakim).

“Kebenaran” itu tidak cukup ditemukan di dalam kitab suci, apalagi dalam ayat-ayat yang dipahami secara tekstualistik. “Kebenaran” justeru ditemukan di dalam suatu “moment of truth” saat seseorang menghadapi pilihan-pilihan dalam dunia kehidupan konkrit. Dalam momen-momen yang menantang dan eksistensial itulah dia menemukan “the truth”, sebagaimana Yuda, tokoh utama yang diperankan oleh Iko Uwais, yang dalam perantauannya mendapati Astri (penari erotis yang diperankan Sisca Jessica) diperlakukan sebagai makhluk sub-human yang hendak diperdagangkan oleh sindikat perdagangan perempuan.

“Moment of truth” ini juga dihadapi oleh Eric, rekan Yuda asal Minangkabau, yang lama merantau di Jakarta dan menentukan pilihan bekerja menjadi preman kota. Namun jalan Eric berliku, “the truth” ia temukan di akhir hidupnya saat ia diberondong oleh ratusan tembakan mematikan dalam sebuah lift sambil teguh menyelamatkan Yuda yang diketahui masih memanggul misi pembebasan manusia, “the truth” itu sendiri.

“The truth”, “kesejatian” adalah suatu yang prinsipil dalam hidup orang muda dalam tradisi Minangkabau. Ternyata ia tidak muncul dari suatu egoisme, macam egoisme politik, intelektualistik atau bisnis. “The truth” justeru ditemukan dalam kesetiakawanan, persahabatan, dan pengorbanan demi suatu misi pembebasan. Baru setelah menemukan “the truth” itu ia dapat diberi tanggung jawab sosial yang lebih besar dalam kehidupan. “The truth” ditemukan oleh orang yang terlibat dalam kehidupan konkrit ketimbang mereka yang menggenggam ayat sambil mengasingkan diri, atau atas nama sebuah ayat menciptakan malapetaka bagi orang lain. Dalam pengertian sekarang, barangkali “the truth” ditemukan oleh para kiai organik, intelektual organik, pebisnis organik, kaum muda organik yang terlibat dalam penderitaan yang lain.

Di akhir lakon, barangkali para pecinta film holliwood di sini akan dibuat kecewa. Tidak seperti tokoh superhero Superman atau Batman sang penyelamat dunia yang tetap hidup sepanjang masa. Yuda, sang superhero dalam lakon ini, keburu meninggal sebelum memperoleh tanggung jawab itu. Yuda pergi saat memburu “the truth” dan berusaha mempertahankannya. Tubuhnya bersimbah darah, sebatang besi tua menancap di dadanya.

Kematian yang tidak diharapkan, dan terasa menyakitkan. Di sebelah kursi saya, pasangan muda-mudi menangis sesenggukan. Yang lain memilih bertahan di kursinya sambl sibuk mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca menahan haru. Ya, benar, sang sutradara membunuh si tokoh utama, Yuda sang superhero. Mungkin ia tahu itulah memori sejarah orang Indonesia, si tokoh harus dimatikan (seperti Soekarno). Tapi mungkin juga ia tahu strategi bikin film di Indonesia: buatlah penonton menangis tersedu-sedu, niscaya film anda akan laku..[]

“Teman-teman perempuan menangis terisak, saat mendengar KOPRI diputuskan menjadi badan semi-otonom,” kata Desilawati, teman saya, yang juga anggota KOPRI asal DKI Jakarta.

“Nampak sekali mereka kecewa,” demikian lanjutnya dalam sebuah pembicaraan via telpon sekitar dua minggu usai Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Batam, Propinsi Riau. Meskipun dalam beberapa diskusi ringan mengenai KOPRI (Korp PMII Putri) saya seringkali berbeda pendapat dengannya, Desi, sejauh pengetahuan saya, adalah salah seorang kader perempuan PMII yang punya integritas. Justru karena berbeda, dan terutama karena integritasnya, itulah saya menghargainya dengan tanpa syarat.

Saya sendiri tidak menghadiri perhelatan Kongres yang akhirnya memilih Sahabat Rodli Kaelani sebagai ketua umum itu, karena menyadari diri bukan bagian dari orang penting di tubuh organisasi mahasiswa muslim progresif ini. Tapi sikap acuh tak acuh semacam ini sebenarnya membuat saya merugi lantaran tidak memahami secara detil argumentasi di balik keputusan strategis soal KOPRI di atas. Satu-satunya alasan dominan yang terdengar adalah bahwa perjuangan kesetaraan perempuan sudah paripurna, setidaknya sudah maju sekian puluh langkah, bila pemisahan domain kader PMII putra dan kader PMII putri telah didekonstruksi. Pembedaan hanyalah ekspresi cara berpikir yang diskriminatif. Begitu kata sebagian mereka.

Sejauhmanakah argumentasi ini bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks strategi gerakan perempuan ke depan, dan KOPRI pada khususnya? Esei pendek ini dimaksudkan untuk memeriksa hal tersebut.

Hampir semua aktifis perempuan sudah mafhum, bahwa gerakan perempuan adalah fenomena umum dari gejala maraknya berbagai gerakan sosial baru yang tumbuh sejak pertengahan abad lalu. Ia adalah respon dari kebuntuan gerakan Kiri Lama yang terkurung dalam politik kelas yang berakibat pada sikap acuh tak acuh terhadap realitas penindasan di dalam sub-sub kelas, seperti yang menimpa komunitas kulit hitam dan kaum perempuan. Maklum saja, bagi Kiri Lama hanya ada dua kelas, kelas kapitalis sebagai kelompok penindas, dan kelas proletar sebagai kelompok tertindas. Dalam pandangan mereka (berbagi dengan Liberalisme, Kiri Lama masih menganut keyakinan rasionalitas Pencerahan yang meyakini “kemanusiaan yang sama dan universal”), kelas yang telah disebut terakhir ini adalah satu-satunya agen universal yang menjadi motor perubahan.

Refleksi semacam ini lahir di Eropa, sementara realitas peminggiran dan diskriminasi terhadap kaum perempuan adalah fenomena yang hampir merata di belahan dunia. Justeru karena dalam setiap refleksi bersifat partikular, parsial dan selalu ada jarak renggang dengan kenyataan, maka setiap basis dasar pengandaian dari sebuah refleksi mesti ditatap dengan mata kritis dan terbuka. Apakah universalitas manusia –yang acuh tak acuh terhadap realitas diskriminasi dan peminggiran berdasarkan perbedaan budaya, agama, etnik, dan jenis kelamin, atau katakanlah perbedaan konteks struktur dasar masyarakat– adalah pengandaian yang cukup memadai sebagai basis gerakan kesetaraan kaum perempuan?

Di kalangan feminis progresif, dalam struktur dasar masyarakat yang patriarkis, kesetaraan universal adalah ilusi. Dan gerakan perempuan seyogyanya tidak lahir dari sebuah ilusi semacam itu. Gerakan perempuan harus lahir dari basis dasar kenyataan sosial yang konkrit. Kenyataan itu adalah perbedaan. Perbedaan budaya, mode ekonomi, nilai religi, kekuatan fisik, aspek psikologis dan biologis, dan seterusnya. Bukan perbedaan yang diingkari dan didiskriminasi, melainkan perbedaan yang dihargai dan dalam konteks yang bersifat relasional. Di dalam politik perbedaan, butuh suatu strategi: politik ruang. Ruang yang didominasi oleh laki-laki tak banyak yang bisa diharapkan, baik akomodasi suara maupun sumberdaya. Ini realitas, bukan pengandaian. Berdasarkan alasan itu pula, kira-kira, dulu, Kiri Lama yang sudah impoten dan lesu itu harus menggantikan pandangan kelas universalnya dengan gerakan-gerakan sosial baru berbasis perbedaan. Dan Kiri Lama bermetamorfosis menjadi Kiri Baru. Lalu bagaimana dengan PMII?

Mari kita kembali pada hasil keputusan Kongres PMII yang lalu. Kita bisa menganalogikan mahasiswa muslim PMII sebagai kelas universal. Di dalam universalitas semacam itu perempuan tak dihitung, dan nampaknya memang kurang diperhitungkan. Apalagi menyangkut hal ikhwal problem perempuan, posisinya dan bagaimana gerakannya. That’s all almost unthinkable.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Perempuan PMII “dikandangkan” dalam kesatuan, “universalitas” yang bernama PMII. Dalam konteks politik ruang, perempuan PMII kalah. Skor 0-2. Satu untuk defisit basis pengetahuan, dan satu lagi untuk defisit perjuangan politik (ruang). Ini baru di dalam PMII, bagaimana halnya dengan defisit-defisit lain perempuan PMII dihadapan berbagai gerakan perempuan lokal, regional bahkan global?

Oleh karena itu, untuk mengatasi dua defisit itu perkenankanlah saya mengusulkan agar KOPRI menjadi badan otonom. Tentu saja usulan ini disertai dengan beberapa alasan. Pertama, agar gerakan KOPRI terhindar dari pengandaian kesetaraan yang ilusif, dan akhirnya jatuh ke dalam pilihan-pilihan posisi yang artifisial dan mudah dimanipulasi. Kedua, agar identitas keperempuanan tidak begitu saja larut tenggelam dalam segala hiruk pikuk wacana internal dominan. Dan ketiga, proses-proses negosiasi gagasan dan gerakan kader perempuan sebagai “kelompok-gerakan”, hemat saya, akan lebih kuat dan kokoh ketimbang bersifat individual dan non-identitas, baik dalam internal kelembagaan PMII maupun dengan pihak eksternal. Cara berpikir macam ini biasanya sering disebut sebagai “esensialisme-strategis”.

Mudah-mudahan uraian yang amat pendek ini bisa menjadi pertimbangan di masa mendatang, agar perempuan PMII lebih mampu berkonsentrasi menggarap wacana (teori plus praktek) dan gerakan perempuan dunia ketiga (poskolonial dan multikultural) yang hingga kini nampak masih terseok-seok keteteran.

Jadi, buat perempuan PMII, masih ada waktu. Segera usaplah air matamu, dan kembali singsingkan lengan baju … []

]]> http://nurulhuda.wordpress.com/2008/04/10/politik-ruang-perempuan-pmii/feed/ 23 Admin http://nurulhuda.wordpress.com/2007/12/03/tempat-ibadah-ahmadiyah-terancam-dibongkar/ http://nurulhuda.wordpress.com/2007/12/03/tempat-ibadah-ahmadiyah-terancam-dibongkar/#comments Mon, 03 Dec 2007 03:36:10 +0000 Mh. Nurul Huda http://nurulhuda.wordpress.com/2007/12/03/tempat-ibadah-ahmadiyah-terancam-dibongkar/ ]]>

Source: Radar Cirebon, 3 Desember 2007

JALAKSANA – Pergolakan sosial di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana kembali muncul. Hal itu menyusul disebarkannya surat dari gabungan ormas Islam di Kuningan yang mengatasnamakan Komponen Muslim perihal penegasan terhadap jamaah Ahmadiyah di desa tersebut.

Sedikitnya 35 aktivis Komponen Muslim melakukan penyebaran surat terhadap seluruh jamaah Ahmadiyah di sana. Sekitar 1.000 lembar surat diberikan kepada setiap rumah yang berjumlah 3.029 jiwa. Tidak hanya penyebaran surat, pada hari itu juga dibentangkan spanduk bertuliskan imbauan jihad terhadap seluruh umat Islam.

Dalam surat yang ditandatangani 17 ormas Islam di Kuningan itu dituliskan bahwa Ahmadiyah pengakuannya beragama Islam. Namun, akidah mereka sangat bertentangan dengan akidah Islam. Oleh karenanya, Ahmadiyah dinyatakan ajarannya sesat menyesatkan dan merusak Islam, maka wajib dimusnahkan.

Untuk menghindari tindak kekerasan, Komponen Muslim menyampaikan penegasan sebanyak tiga poin. Di antaranya, Ahmadiyah segera menanggalkan pengakuannya beragama Islam, segera menghentikan kegiatan sesuai dengan perintah/isi surat keputusan bersama (SKB) dan segera membongkar seluruh tempat kegiatannya.

Penegasan itu diberikan tenggang waktu selama 15 hari sejak diterimanya surat oleh pimpinan jamaah Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor pada 23 November. Jika ketiga opsi itu tidak diindahkan, maka Ahmadiyah dianggap menantang perang kepada umat Islam.

Ketua DKM Al Huda Manislor, H Moch Nasrudin S selaku rois Gerakan Anti Ahmadiyah (Gerah) Desa Manislor menandaskan, itu merupakan gerakan jihad. Sebab, membela agama Allah adalah wajib hukumnya. Ditegaskannya, lebih bahagia jadi muslim penghuni penjara, kelak mati masuk surga daripada jadi muslim di luar penjara/di rumah tapi kelak mati belum tentu masuk surga.

“Perlu diingat, selama ini masih ada asumsi bahwa gerakan kita ini merupakan gerakan untuk mengajak mereka masuk agama Islam. Jadi, kami tegaskan bahwa tujuan kami hanya ingin mereka menanggalkan saja. Terlepas nantinya akan menganut Islam, Kristen atau agama ainnya. Yang kami kejar bukan ibadah tapi akidah,” ujarnya berapi-api.

Deadline surat penegasan itu jatuh pada tanggal 8 Desember. Apabila sampai batas waktu tersebut pihak Ahmadiyah tidak menindaklanjutinya, maka kemungkinan akan terjadi pembongkaran tempat ibadah Ahmadiyah secara paksa. Kemarin saja, selain 35 aktivis Komponen Muslim, puluhan warga lainnya berkerumun. Untungnya sejumlah personel pengaman diterjunkan, sehingga situasi masih tetap terkendali. (ded)

Takmad-Kapolres Saling Dorong

Source: Radar Cirebon, 21/11/2007

INDRAMAYU – Sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Indramayu, ratusan pengikut aliran Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang meluruk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Selasa (20/11) sekitar pukul 10.00. Mereka memprotes keras sekaligus menolak hasil telaah anggota Pakem yang menyatakan bahwa aliran Suku Dayak sesat dan harus dibubarkan.

Pantauan Radar, ratusan pengikut aliran Suku Dayak Losarang pimpinan Pangeran Takmad Diningrat Gusti Alam diangkut menggunakan truk mendatangi kantor Kejari. Ikut mengawal rombongan Suku Dayak di antaranya Ahmad Baso (Komnas HAM), Wakiran dan Sarma, angota perwakilan Suku Baduy, Ketua Patrio Sunda Pajajaran, Kamaludin dan Ketua Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Elen.

Kedatangan mereka ditemui Ketua Pakem Indramayu Udjijono SH didampingi sejumlah anggota yakni Kapolres AKBP Syamsudin Djanieb, Ketua MUI KH Ahmad Jamali, serta Dndim 0616 yang diwakili Pasi Intel Kapten (Inf) Andar.

Sekitar pukul 11.00, perwakilan Komnas HAM Ahmad Baso dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Elen mengadakan pertemuan secara tertutup dengan anggota Pakem. Sementara yang lainnya terpaksa menunggu di luar sambil menunggu hasil keputusan. Situasi berubah memanas, menyusul perang mulut antara ketua dan anggota Suku Dayak Losarang, Pangeran Takmad Diningrat Gusti Alam dan Tarka dengan Kapolres AKBP Syamsudin Djanieb.

Takmad dan Tarka sepertinya tidak terima pernyataan Kapolres Djanieb yang memberikan batas waktu selama enam bulan agar Suku Dayak segera menghentikan aktivitasnya. Bahkan, mereka sempat saling dorong dengan Kapolres Djanieb. Karena situasinya terus memanas, Djanieb berusaha menahan emosi dan langsung masuk ke mobil dinasnya.

Ahmab Baso, perwakilan Komnas HAM menjelaskan, saat ini pihaknya tetap akan melakukan kajian terhadap keputusan anggota Pakem yang menyatakan bahwa aliran Suku Dayak Sesat. Dijelaskannya, Komnas HAM sebatas melakukan kajian, memantau, melakukan mediasi dan penyuluhan terhadap persoalan tersebut. ”Jadi, tidak serta merta anggota Pakem bisa langsung begitu saja membubarkan, akan tetapi perlu dikaji ulang sejauhmana keputusan tersebut,” tandasnya, seraya meminta kepada semua pihak agar arif dalam membuat keputusan, sehingga tidak menimbulkan gejolak.

Sementara Kapolres AKBP Syamsudin Djanieb bersama anggota Pakem lainnya tetap konsisten dengan hasil telaah yang menyatakan bahwa Suku Dayak Losarang sesat dan harus dibekukan. Dijelaskan Djanieb, pihaknya memberikan batas waktu selama enam bulan sejak Pakem menyatakan aliran tersebut sesat. ”Kami tinggal menunggu hasil akhir keputusan dari bupati Indramayu. Setelah itu baru kami akan melakukan tindakan tegas,” tegasnya.

Siap Pertahankan Keyakinan

Ketua Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang, Pangeran Takmad Diningrat Gusti Alam secara tegas menolak hasil telaah dari anggota Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang menyatakan suku yang dipimpinnya sesat. Bahkan, Takmad cs mengancam akan melakukan perlawanan dengan siapa pun yang menghalang-halangi kepercayaannya.

Hal itu disampaikan Takmad usai menggelar pertemuan dengan anggota Pakem. Dia menjelaskan, para pengikut Suku Dayak Losarang telah sepakat untuk mempertahankan kepercayaan yang selama ini diyakininya. “Selama ini apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah merugikan orang lain, apalagi membuat resah masyarakat,” kata pria kelahiran Desa Malang Semirang ini.

Menurut Takmad, keyakinan yang digelutinya bersama ribuan pengikut yang tersebar di pelosok desa itu didirikan sejak tahun 1972. Sedangkan komunitas yang mendewakan istri dan anak itu berpusat di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.

“Suku Dayak bukan agama, melainkan adat atau budaya yang selama ini diyakini oleh komunitas yang jauh dari makanan yang bernyawa. Pemerintah juga harus adil dalam bertindak, dan jangan seenaknya sendiri. Kami bersama ribuan pengikut Suku Dayak tidak akan membubarkan diri, meski Pakem telah menyatakan sesat,” tegas mantan guru silat ini. (dun)

Source: Harian Fajar, 20 Nov 2007

MAKASSAR– Sebagian warga Nahdhatul Ulama (NU) menyayangkan tindak penyerangan terhadap kelompok tarekat Naqsabandiyah di Bulukumba beberapa waktu lalu. Warga NU dimaksud, seperti Lakpesdam-NU Makassar, Aliansi Muda Nahdhatul Ulama (AMNU) Sulsel, dan KMNU Sulsel.Mereka menyayangkan tindakan anarkis hingga melukai beberapa pengikut aliran sekaligus merusak rumah yang biasa dijadikan tempat berzikir. Warga NU itu menilai tindakan penyerangan tidak bisa dibiarkan.

“Menyesalkan sikap beberapa kelompok masyarakat yang dengan mudah menyatakan dan memberi stigma “sesat” terhadap praktik kebergamaan dalam masyarakat, khususnya yang menimpa kelompok tarekat naqsabandiyah,” sebutnya dalam siaran persn yang diterima redaksi, malam tadi.

Selain warga NU, beberapa kelompok lain, di antaranya Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar, Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren (LKPMP), Yayasan Citra Mandiri Indonesia (YCMI), Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI) Sulsel, dan Jaringan Muda Anti Diskriminasi (JIMAD) Sulsel ikut mengecam tindakan tersebut. Mereka juga menuntut aparat bersikap netral dalam penyelesaian kasus tersebut.

Dalam siaran persnya, mereka sempat menyinggung soal kebebasan berpendapat. Menurut mereka, kebebasan berpikir, menjalankan dan mempraktikkan sebuah keyakinan di negeri ini, khususnya di Sulsel, termasuk Bulukumba ternoda lagi.

Padahal, masih menurut siaraan pers tersebut, kebebasan itu telah diatur dalam UUD 1945 pasal 281 ayat 1.

Bukan hanya UUD 1945 yang dianggap telah dilanggar. Kovenan Sipil Politik pasal 18 sangat juga jelas memberikan hak dan kebebasan setiap manusia untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Begitu pula dengan Duham pasal 18. (m03).

Source: Harian FAJAR, 19 Nov 2007

Pimpinan Tarekat Terluka

BULUKUMBA — Ratusan warga Tana Beru Kecamatan Bontobahari, menyerang sebuah rumah yang diyakini sebagai tempat ibadah Tarekat Naqsabandiyah, di Kelurahan Sapolohe, Sabtu malam pukul 22.30 Wita.Akibatnya, rumah permanen itu hancur rata dengan tanah setelah diamuk massa menggunakan batu dan senjata tajam lainnya.

Sekitar 60-an jemaah pengikut tarekat dari beberapa kecamatan terdekat yang sedang melakukan zikir terpaksa dievakuasi ke kantor Polsek Bontobahari.

Akibat diserang warga, pimpinan tarekat Naqsabandiyah di Bulukumba, Andi Muhammad Ridwan, terluka di bagian mata. Warga bertindak brutal lantaran merasa resah dengan kehadiran aliran yang dianggap menyimpang dari agama Islam itu. Untuk mengamankan situasi, puluhan aparat Polres Bulukumba dipimpin Wakil Kepala Polres Bulukumba, Kompol Teguh Aswardie, turun ke lokasi.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, aktivitas jemaah ini sudah berlangsung selama lima pekan. Tiap malam minggu, mereka mengadakan kegiatan di rumah milik H Abdul Rahman Baliade. Saat melakukan zikir mereka tertutup dari masyarakat. Jemaah ini juga sudah mendirikan yayasan bernama Prof DR H Syaidi Syech H Kadirun Yahya.

Hingga kemarin, sejumlah pengikut tarekat ini, termasuk Muhammad Ridwan dan Rahman, masih menjalani pemeriksaan secara insentif di Polres Bulukumba. Turut diamankan barang bukti berupa buku-buku kitab tarekat dan sebuah gong kecil.

Kepala Kelurahan Sapolohe, Sapri, mengatakan, tarekat tersebut sudah beroperasi sejak dua pekan terakhir dan tidak mempunyai izin beroperasi. Warga sempat bertanya-tanya dengan kehadiran jemaah ini karena sifatnya tidak lazim.

Menurut Sapri, tarekat tersebut sudah menyimpang dari agama Islam. Untuk ikut dalam tarekat ini, diwajibkan mendaftar sebagai anggota. “Kita juga heran, ibadahnya dilakukan setiap malam minggu. Aksi warga ini tidak bisa lagi dikendalikan karena sifatnya spontanitas,” kata dia.

Kasat Reserse dan Kriminal Polres Bulukumba, AKP Jawaluddin, mengatakan, untuk memastikan apakah tarekat ini sesat atau tidak akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Sementara, Kepala Kantor Departemen Agama Bulukumba, Syafruddin, mengatakan, sampai saat ini belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keberadaan tarekat ini. Jika ada masyarakat yang memprotes tentang tarekat ini, akan dilakukan pengkajian. “Kita masih melakukan pengkajian. Belum ada fatwa resmi,” katanya. (adn)

Pernyataan Sikap

Negara Sebaiknya Bersikap Adil dan Netral Terhadap Semua Penganut Kepercayaan, Sekte, dan Agama

Kami yakin sepenuhnya bahwa semua agama mengajarkan keharusan menghormati sesama manusia, tanpa pembedaan apa pun. Agama-agama juga tidak membenarkan pemaksaan keyakinan kepada orang lain. Ajaran agama yang bersifat universal inilah yang menginspirasi para the founding fathers Indonesia merumuskan Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Nilai-nilai penghormatan terhadap manusia ini kemudian menjadi asas dalam penyusunan konstitusi, UU Dasar 1945.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menyatakan secara tegas penghormatan terhadap kemerdekaan manusia, terutama kemerdekaan dalam beragama dan berkeyakinan. Berikutnya, Undang-Undang No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 18, lebih tegas mengakui hak kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Karena itu, atas dasar Pancasila, UU Dasar 1945, dan sejumlah perundang-undangan HAM lainnya, negara khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum, harus bersikap adil dan netral di dalam masalah keagamaan. Negara tidak boleh mencampuri masalah keyakinan dan kepercayaan penduduk. Negara cukup mengawasi agar tidak satu pun warga negara yang mengalami intimidasi, dominasi, dan kekerasan atas nama agama apa pun alasannya.

Dalam konteks demokrasi, negara tidak boleh mencampuri urusan keagamaan warganegara, apalagi melakukan kriminalisasi terhadap seseorang atau kelompok yang meyakini sebuah ajaran dan kepercayaan. Mendorong permasalahan privat ke wilayah publik di dalam konteks kebebasan beragama/kepercayan merupakan pengingkaran terhadap demokrasi.

Negara tidak boleh membiarkan sikap saling tuduh, sesat menyesatkan dan terlebih lagi penyerangan terhadap kelompok yang dianggap berbeda agama, kepercayaan dan aliran. Sebab, kondisi ini sangat mengganggu proses national building dan perwujudan damai dan kerukunan agama di tanah air. Sekaligus membahayakan eksistensi bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mendesak pemerintah, aparat negara, elemen negara, organisasi keagamaan, dan elemen masyarakat lainnya sebagai berikut :

Pertama, menuntut negara untuk bersikap netral dan adil dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Mencegah timbulnya kasus-kasus penyesatan dan kriminalisaasi terhadap kelompok keagamaan, kepercayaan, dan keyakinan apa pun.

Kedua, menuntut negara agar tidak menggunakan fatwa MUI sebagai acuan hukum. Indonesia adalah negara hukum. Seluruh peraturan dan perundang-undangan harus selalu mengacu kepada PANCASILA dan Konstitusi UUD 1945.

Ketiga, menuntut negara untuk secara aktif memfasilitasi dan membuka ruang dialog secara damai, setara dan terbuka. Menuntut negara memberikan perlindungan kepada pimpinan dan anggota komunitas yang dituding sesat dan sebagainya.

Keempat, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersikap inklusif dan tidak panik menghadapi munculnya berbagai aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan; serta menghentikan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.

Kelima, menghimbau kepada semua pemuka agama untuk menghentikan klaim sesat dan menyesatkan kepada kelompok lain. Fatwa penyesatan justru menjadi pendorong, pemicu, dan pembenaran tindak kekerasan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Keenam, menuntut negara untuk tidak membatasi hak kebebasan berkumpul dan beribadat pada komunitas tertentu.
Demikian pernyataan kami.

Jakarta, 9 Nopember 2007

Hormat Kami

ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace)
The Wahid Institute
Jemaat Ahmadiyah Indonesia
AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan)
BPKBB (Badan Perjuangan untuk Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan)