Home » Politik Budaya » Reformasi, Pemilu dan Siasat Budaya Rakyat

Reformasi, Pemilu dan Siasat Budaya Rakyat

Arsip

 

Akhir-akhir ini, perbincangan tentang Pemilu 2004 dan masa depan transisi demokrasi di Tanah Air begitu marak. Mulai ada kegelisahan (semoga bukan ratapan) dan keraguan apakah partai-partai politik yang ada kini mampu melaksanakan agenda reformasi atau sebaliknya, gagal mengakhiri proses transisi menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan demokratis.

Banyak pengamat mendasarkan kekhawatiran ini pada tiga faktor. Pertama, selama lima tahun proses transisi, belum ada hasil menggembirakan di bidang penegakan hukum dan pemulihan ekonomi. Sebaliknya, praktik KKN dan perampokan uang negara kian merajalela tanpa ada proses penyelesaian yang jelas.

Kedua, adanya fragmentasi di tubuh kekuatan reformis dalam beragam partai dan kepentingan sehingga menyulitkan proses perbaikan dan konsolidasi demokrasi. Ketiga, hadirnya kekuatan-kekuatan lama yang mengusung wacana stabilitas politik dan ekonomi masa Orba untuk mengelabui rakyat guna menarik dukungan politik pada proses Pemilu 2004.

Tiga hal itu bisa dianggap mewakili analisis problem struktur politik penyebab kebuntuan reformasi. Pada saat yang sama, tafsiran itu menyediakan prediksi dan harapan, dalam pemilu mendatang, jika berlangsung jujur dan adil, masa depan demokrasi akan berkibar, reformasi akan beres. Benarkah demikian?

Saya justru khawatir, perhatian yang melimpah terhadap fenomena politik partai membuat kita lupa dan tidak sensitif terhadap ruang siasat kebudayaan rakyat. Bisa jadi berbagai ratapan terhadap kondisi politik kini karena melupakan akar sekaligus kekuatan demokrasi sendiri, yakni massa rakyat. Harapan terhadap reformasi tertumpah pada partai politik dan pergantian elite. Sementara itu, energi masyarakat justru diabaikan. Sementara partai-partai politik justru mengeksploitasinya setiap menjelang pemilu.

Di tengah pertarungan kepentingan dan kekuasaan elite menjelang pemilu inilah sebenarnya tekad reformasi dipertaruhkan. Bukan dengan sekadar pesta pemilu, tetapi dengan kemauan dan konsolidasi kekuatan masyarakat sendiri melawan keterpurukan dan kebusukan sistem dan segenap aparatusnya.

Bagi saya, keterpurukan gerakan reformasi ini disebabkan lenyapnya spirit perlawanan terhadap penyelewengan dan penindasan. Sebuah imajinasi yang menurut saya menggerakkan reformasi 1998. Saat itu mahasiswa, tokoh-tokoh reformis, dan massa rakyat menyatu. Tak ada jarak dan sekat pemisah antarpemimpin dan basis massa. Sayang, ikatan-ikatan kesamaan dan ideologis itu kini lepas. Reformasi tak lagi menjadi structure of feeling dan cita-cita bersama yang dihayati para pemimpin politik menuju kehidupan yang lebih demokratis, adil, dan manusiawi.

Reformasi menjadi mitos. Bukan impian kosong, tetapi sebagai cara wicara, type of speech (Barthesian). Ia menjadi milik semua orang sejak terlempar dalam diskursus publik. Persis dalam wacana reformasi ini, terjadi pertarungan makna dan kekuasaan. Janji-janji penguasa dan partai politik sering mendistorsi reformasi sendiri. Maka, tidak mengherankan bila ada kesenjangan antara keinginan rakyat dan kebijakan penguasa.

Celakanya, kehadiran puluhan partai dan penyelenggaraan pesta pemilu yang bersih sering dianggap parameter keberhasilan reformasi. Kita larut menari dalam entakan gendang partai, menjelang pemilu, diiringi kidung reformasi tanpa isi dan slogan pemberantasan korupsi tanpa pernah ada realisasi. Lihat, misalnya, kasus pembobolan uang negara yang tak ada ujung pangkalnya, penjualan aset-aset publik yang merugikan kepentingan rakyat, penegakan hukum carut-marut, hingga penggusuran dan penganiayaan terhadap rakyat miskin di luar batas kemanusiaan.

Melihat gejala ini saya percaya momen pemilu mendatang adalah eforia kekuasaan belaka. Ia adalah sebuah “pesta”. Layaknya pesta perkawinan di kampung- kampung yang dibuat meriah, berlaku hukum pertukaran dalam ritualnya. Uang, makanan, dan kekuasaan. Dalam “pesta pemilu” pun pertukaran uang dan kekuasaan terjadi, bahkan lebih dahsyat. Meski rakyat menjadi taruhan, mereka nyatanya hanya menonton dan menyukseskan pesta itu. Suksesnya pesta, sukses pula upacara pergantian atau upaya mempertahankan kekuasaan. Setelah pesta tak ada tersisa. Mereka dilupakan.

Maka, jika dibilang pemilu adalah mekanisme paling fair guna menyalurkan hasrat kekuasaan, jawabannya adalah ya. Namun, apakah partai-partai itu benar- benar menyalurkan agregasi kepentingan rakyat dan mengusung reformasi? Tunggu dulu. Ini perlu dibuktikan. Kegagalan membawa bangsa ini keluar dari lorong transisi setidaknya hingga hari ini telah meragukan komitmen partai-partai terhadap nasib rakyat dan perjuangan demokrasi di Tanah Air. Reformasi telah menjadi mitos kekuasaan (partai). Karena itu, kini perlu mitos baru resistensi kultural terhadap kebusukan ini.

Soal kealpaan kita atas massa rakyat, hal itu telah disinggung. Bahkan dalam proses reformasi sendiri. Kita tidak belajar pada banyak peristiwa tentang siasat kebudayaan rakyat. Yakni, perlawanan kultural yang lahir dari spontanitas kultural masyarakat bawah. Contoh paling halus, perlawanan rakyat atas hegemoni atmosfer negara (Mini-isasi Orba) melalui ritus-ritus budaya, seperti bersih desa, selamatan, atau upacara adat (John Pamberton, 1994), melalui pertunjukan tayuban (Amrih Widodo, 1991), hingga yang paling kentara pemogokan politik rakyat pada kampanye Pemilu 1992 sebagai ekspresi kekecewaan terhadap “pesta demokrasi” dan monopoli Golkar. Yang terakhir ini sering disebut Peristiwa Yogya.

Yang ingin saya katakan adalah dengan belajar dari siasat kebudayaan massa rakyat inilah kita berhenti meratap, mengatasi kebuntuan reformasi dengan mencari lorong baru guna menggerakkan roda pembaruan yang hampir aus ini. Taruhlah lorong ini kita sebut sebagai politik kebudayaan. Yakni, sebuah proyek pembaruan dan transformasi pemikiran dalam praktik-praktik kebudayaan. Kebudayaan yang saya maksud adalah ruang makna. Sebuah cara hidup di mana individu dan masyarakat menghayati perannya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik-praktik dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, warung nasi, kafe-kafe, kelompok-kelompok bermain, ruang teater, pertunjukan seni rakyat, ritus-ritus budaya, ceramah-ceramah keagamaan, menonton TV, dan lainnya. Melalui kebudayaan, masyarakat diajak terlibat dan berpartisipasi dalam proses-proses perbaikan dan pembaruan, serta pengembangan budaya demokrasi.

Dalam ranah keseharian inilah perlawanan-perlawanan kultural dilakukan, seperti pemboikotan dan tidak memilih politikus busuk dalam pemilu yang baru- baru ini disuarakan kalangan LSM.

Saat watak negara cenderung oligarkis dan mental politik pragmatis partai tidak mampu ditebas dalam proses pemilu mendatang, upaya kultural ini amat diperlukan. LSM-LSM, organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, Al-Washliyah, atau subkultur baru yang lahir darinya, contoh JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), bisa berperan dalam proses ini. Komponen- komponen ini menjadi semacam “intellectual organic collective” yang membuka komunikasi dan kanal kesadaran kritis masyarakat bawah (grass root).

Singkatnya, melalui “ritus- ritus” budaya dan praktik- praktik keseharian masyarakat inilah reformasi sebagai imajinasi perlawanan dan pembaruan digerakkan. Bukan berarti partai politik dan proses pemilu tidak penting. Namun, gerakan reformasi dan pemilu tanpa partisipasi politik dan kesadaran kritis massa rakyat adalah omong kosong belaka.[]

*Tulisan ini pernah dimuat Kompas, 9 Januari 2004


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,459 hits

Kalender

November 2006
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: