Home » Politik Budaya » Mencermati RUU Kerukunan Beragama

Mencermati RUU Kerukunan Beragama

Arsip

 

Disadari atau tidak, perdebatan publik mengenai RUU Sisdiknas mengantar kita kepada dua hal. Pertama, menyangkut penghormatan atas martabat manusia yang secara nyata berarti jaminan atas segi-segi asasi manusia, kebebasan dan hak-hak privatnya. Kedua, tentang peran negara dalam wilayah keagamaan, pada yang privat. Kontroversi RUU Sisdiknas kini ada dalam dua arus pusaran ini. Demikian juga naskah akademik RUU tentang Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya RUU KUB) yang segera menyusul.

 

Secara kodrati, manusia adalah individu yang bebas. Bebas mengarahkan hidup, menentukan pilihan, dan bebas mengekspresikan hak-hak dasarnya sejauh tidak merenggut kebebasan yang lain. Berkeyakinan dan beragama adalah salah satu hak-hak dasar itu. Tidak ada institusi apa pun yang boleh mengintervensinya. Karena itu, ia harus dijamin suatu legislasi hukum memadai dan berlaku umum. Bahkan, segala produk hukum secara deduktif harus mengacu prinsip ini.

 

Demikian juga kekuasaan negara. Dalam menjalankan tugasnya, negara terikat norma-norma prapositif atau moral tertentu. Negara wajib menghormati martabat manusia. Ia tidak berhak mencampuri kehidupan beragama dan cara agama itu mewujudkan dirinya.

 

 

Kategori-kategori politis

 

Dalam terma politik, hal yang terkait persoalan pribadi, keyakinan agama, kepentingan individual ada dalam “ruang privat”, dan wilayah lain yang menyangkut soal kemasyarakatan, kebebasan politik dan kepentingan bersama disebut “ruang publik”. Masing-masing tidak boleh memerkosa yang lain, karena bisa melahirkan konflik dan benturan antarkepentingan yang menempati kedua ruang itu. Celakanya, tiap individu persis ada dalam kedua ruang itu sehingga sukar menghindari ketegangan dan tarik menarik antarkeduanya.

 

Dalam ruang publik inilah “tindakan politis” (meminjam konsepsi filosof perempuan Hannah Arendt) berlangsung, yaitu kegiatan manusia bertindak atas dasar pluralitas, kebebasan, komunikasi, dan kepentingan emansipasi antaranggota masyarakat, tanpa memanipulasi, mengobyekkan, atau menundukkan yang lain. Pergaulan yang didasarkan atas kepentingan strategis-instrumentalis, penaklukkan, atau dalam kerangka “kerja” (labor) dan “karya” (work) dikategorikan sebagai “non politis” yang berperan menciptakan badai krisis. Krisis bisa terjadi karena ruang publik memenggal ruang privat atau ruang privat menikam ruang publik.

 

Tepat di sinilah kerangka paradigmatis RUU Sisdiknas dan RUU KUB menderita kacau balau. Negara yang sebenarnya menjadi tembok pemagar ruang publik, justru masuk mengintervensi ruang privat (melalui RUU). Sebaliknya, kepentingan privat kelompok eksklusif diam-diam menggerogoti ruang bersama (berupa diskriminasi dan penyempitan ruang diskursus). Implikasinya adalah pluralitas kehidupan yang hanya bisa dibangun atas dasar kebebasan dan penghargaan hak-hak individual pun terancam. Negara berpeluang menjadi totaliter, demikian halnya kelompok-kelompok eksklusif itu menjadi sosok yang menakutkan.

 

 

Dua RUU bermasalah

 

Sebagai kerangka mendasar yang menjadi titik pijak penyelenggaraan pendidikan yang kompatibel dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang kian maju, sekaligus mampu mengatasi problem yang mendera dunia pendidikan itu sendiri, sebuah sistem pendidikan harus total dan menyeluruh disesuaikan kondisi sosio-kultural masyarakat.

 

Jika sistem pendidikan nasional maupun yang bersifat “lokal” tidak komprehensif atas pertimbangan etis dan manusiawi, ia akan berakibat fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, pasal-pasalnya mengandung unsur-unsur diskriminatif, mengekang kebebasan dasar individu, memenjara hak berekspresi dan mengeksklusifkan kelompok atau agama lain. Perlu disinggung di sini, RUU Sisdiknas masih berkesan diskriminatif. Pasal 31, misalnya, secara implisit mengeksklusifkan agama Khonghucu, aliran kepercayaan, dan sebagainya yang tentu akan menggelisahkan pemeluknya. Saya setuju sistem pendidikan yang ada kini harus dikoreksi dengan tajam, dirombak, dan diperbarui, justru karena ia tidak boleh memaksakan (pendidikan) keyakinan agama, tetapi berupaya menjamin hak-hak dasar manusia.

 

Prinsip-prinsip pokok ini semestinya diterapkan pada seluruh produk perundang-undangan. Sebab, tepat di sinilah logika penyusunan undang-undang sering menjadi kabur. Sebagai contoh menyusul RUU Sisdiknas itu, keberadaan RUU KUB banyak menyimpan persoalan-persoalan krusial. Acuan materi yang dipakai dalam aturan-aturan hukum itu tidak koheren dan cenderung kontradiktif, bahkan bertentangan dengan visi kerukunan beragama itu sendiri. Selain itu, tampak jelas obsesi naif negara yang hendak merangsek masuk mengurusi seluruh kehidupan warga. Pola-pola seperti ini jelas amat berbahaya bagi kebebasan sipil umumnya, dan menikam prakarsa-prakarsa kultural yang kreatif, damai dan empatik dari masyarakat sendiri dalam menghadapi problem-problem sosial, dan membangun kerukunan hidupnya secara kolektif. Pendekatan politis ini amat kental mewarnai naskah akademis RUU KUB. Ini tampak pada asumsi-asumsi dasar, sanksi-sanksi hukum, denda, ancaman pidana, dan peran aparat pemaksa dalam penyelenggaraan tata kerukunan bersama.

 

Sebagai contoh, dalam bagian VI tentang Pokok-pokok Isi RUU KUB memuat aturan hukum dalam Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. Di sana tertulis: “Hal-hal yang diatur berupa larangan umat beragama lain menghadiri dan mengikuti upacara ritual/ibadat agama yang tidak dianutnya. Oleh karena itu, harus dibedakan mana upacara keagamaan tertentu yang boleh dihadiri oleh umat beragama lain dan upacara mana yang tidak boleh dihadiri”. Dalam aturan lain tentang Kebebasan Mengikuti Pendidikan Agama disebutkan peserta didik diwajibkan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Artinya, negara melarang kita menghadiri, mengikuti pelajaran, dan menghayati ajaran-ajaran agama lain melalui upacara maupun ritualnya (meski penuh nilai-nilai manusiawi universal). Dan kacaunya, aparat keamanan dapat menyeret keluar secara paksa dan menghukum pelanggarnya. Sungguh menggelikan. Adakah keterkaitan antara kerukunan beragama dengan menghadiri perayaan hari besar atau ritual agama lain? Ini adalah aturan hukum yang sungguh mengada-ada!

 

 

Peran negara

 

Aneh memang. Negara melalui aparat penegak hukum, sebagaimana dalam RUU KUB, hendak menyerobot, menerobos wilayah yang paling privat sekaligus paling rohani dalam kehidupan individu.

 

Dalam tulisannya (Kompas, 8/5/ 2003), Romo Magnis-Suseno, “benteng terakhir” pengawal pluralisme ini mengingatkan kita tentang batas-batas mana negara berperan dalam kehidupan warga. Negara (juga penyelenggara pendidikan formal!), tegasnya, tidak berhak mengintervensi dan menekan hal yang paling hakiki dalam diri manusia. Prinsip-prinsip asasinya wajib dijamin siapa pun. Beragama atau tidak beragama, mengikuti pelajaran agama atau tidak, bukan urusan negara atau institusi pendidikan, tetapi urusan individu pribadi bersangkutan. Negara hanya menawarkan saja!

 

Memang demikianlah adanya, menurut saya, hak-hak asasi manusia, prinsip kebebasan berkeyakinan dan berekspresi, amat berharga dan terlalu mewah untuk diperebutkan atau dijadikan instrumen politik kekuasaan, atau sekadar dianalogkan dengan warung nasi di pinggir jalan.

 

Akhirnya, kita perlu menengok jasa Thomas Aquinas dalam meletakkan prinsip-prinsip etis dasar legitimasi hukum dan kekuasaan, yaitu: hukum buatan manusia (lex Humana) harus dapat dilegitimasikan secara rasional dari hukum Kodrat (lex Naturalis), yaitu agar manusia hidup bebas sesuai martabatnya. Namun sayangnya, RUU Sisdiknas dan naskah akademis RUU KUB rupanya masih bertolak punggung dengan prinsip-prinsip dasar universal tersebut.[]

 


*Tulisan ini pernah dimuat di Kompas, 29 Mei 2003

 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

November 2006
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: