Home » Ekonomi Politik » Demokrasi, Terorisme dan McTerror

Demokrasi, Terorisme dan McTerror

Arsip

Pada 11 September 2001 lalu dunia benar-benar diguncangkan oleh penabrakan dua pesawat komersial berpenumpah penuh pada dua gedung kembar nan kokok World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Segera aksi brutal nan mengerikan yang tersebut dilakukan oleh jaringan terorisme Al Qaida itu memperoleh kecaman seluruh dunia. Amerika segera membuat warning bila aksi terorisme masih terus mengancam dan meluaskan sasarannya di luar Amerika. Dan benar, beberapa aksi lanjutanpun terjadi. Di Indonesia, Bom Bali I dan Bom Bali II menjadi saksi.

Beragam spekulasi pun muncul terkait dengan motivasi atau latar belakang aksi-aksi biadab tersebut. Mulai dari tesis benturan peradaban, ledakan gerakan fundamentalisme Islam, sampai tesis “Blowback” yang menggambarkan unintended consequences dari agresifitas kebijakan-kebijakan tersembunyi dan militerisasi Amerika Serikat.

Dalam tulisan ini, saya hendak membahas discourse terorisme yang kini berkembang dan mengaitkannya dengan nasib demokrasi dewasa ini. Pertama-tama, saya akan menguraikan secara singkat sebagian tesis yang cukup dominan tapi penuh jebakan-jebakan membahayakan bagi analisis kita mengenai terorisme dalam situasi global sekarang ini (1), lalu saya akan membongkar klaim murahan yang dibungkus dengan sangat menakjubkan tentang kemenangan demokrasi liberal dengan cara membenturkannya dengan berbagai fakta dan studi empiris yang ada (2), untuk selanjutnya memasuki wilayah diskursus “terorisme” yang begitu elusif (licin dan tidak mudah dipahami) sehingga dalam arti luas menyangkut apa yang saya sebut sebagai “McTerror” (3). Dan bagian akhir tulisan ini berupa pernyataan kesimpulan (4).

1) Jebakan tesis-tesis dualistik (duelistik!)

Sejak tragedi 11 September (selanjutnya saya sebut: 11/9, saja) dan berbagai gelombang aksi teror bom di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, banyak orang kembali mengingat-ingat dan mengait-kaitkan tragedi tersebut dengan konstruksi teori-teori dualistik yang pernah menonjol dalam jagad keilmuan. Pertama adalah tesis benturan peradaban yang diajukan Samuel P. Huntington yang ditulis melalui artikelnya The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order.[1] Dan kedua adalah teori yang digulirkan oleh Benjamin Barber dalam sebuah karyanya yang terkenal: Jihad vs McWorld.[2]

Huntington menegaskan secara simplistis bahwa tatanan dunia sekarang ini akan diwarnai oleh benturan peradaban yang lahir dari perbedaan agama dan budaya-budaya yang tak terdamaikan. Huntington percaya kebudayaan menyediakan prinsip-prinsip penataan dan kohesi sosial tunggal dan integral, sehingga dari formasi budaya yang dominan muncul peradaban yang berkonflik dengan peradaban yang lain, diantaranya adalah Islam, China, Rusia, dan Barat. Dalam model ini, menurut Huntington agama adalah inti peradaban, dan agama merupakan kekuatan sentral yang bisa memotivasi dan memobilisasi masyarakat. Secara eksplisit apa yang ditunjuk oleh Huntington adalah peradaban Islam yang dianggap vis a vis dengan peradaban Barat yang modern, maju dan lebih beradab. Dan akibat perbedaan diametral antar dua peradaban ini konflik sosial dan kekerasan bisa muncul dalam bentuk teror 11/9 semacam itu.

Tentu saja teori Huntington memperoleh banyak kecaman. Tapi toh pengaruh teori ini sedemikian luas mempengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri Amerika tempat dia bekerja. Sebagai negara yang mengklaim kampiun demokrasi dunia dan penjaga kebebasan individu, teror terhadap Amerika dipandang sebagai upaya untuk mengancam demokrasi dan kebebasan yang telah diwarisinya selama berabad-abad sejak zaman Pencerahan. Dan Bagi Huntington ancaman itu tidak lahir dari langit manapun, selain dari sebuah konflik intrinsik antara peradaban Islam dan Barat yang tersiar ke seluruh pelosok dunia. Di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim, teori ini lalu diapropriasi secara uncritical dengan menunjuk pada gerakan “fundamentalisme Islam” sebagai pelaku utama.

Teori dualistik (atau duelistik!) ini selanjutnya memperoleh gaungnya jauh lebih keras melalui karya Benjamin Barber Jihad vs McWorld. Seolah mau membenarkan konflik peradaban yang dipicu oleh gerakan fundamentalisme Islam itu, dalam bukunya Barber membagi dunia ke dalam dua blok yang saling berperang menghunus senjata: yakni kekuatan globalisasi yang homogen, modern, western dan sekular yang dikontrol oleh korporasi multinasional berhadapan dengan kekuatan tribal, fundamentalis, dan pramodern yang berperang melawan modernitas dan Barat. Judul provokatif yang menyebut “jihad” itu jelas-jelas dipahami sebagai dendam, kebencian dan rasa permusuhan terhadap Barat yang ditunjukkan oleh kaum ekstrimis Islam.

Meski bagi Barber demokrasi bukan hanya terancam oleh gerakan fundamentalisme Islam semata melainkan juga diteror oleh kerakusan para pelaku korporasi multinasional, pandangan dualistik ini menyisakan pertanyaan analitis dan konseptual yang problematis seperti halnya pendahulunya. Sebagaimana Huntington, Barber tidak mampu melihat kompleksitas sejarah Islam dan beragam makna dan praktek jihad dalam hasanah tradisi Islam sehingga memaknainya secara monolitik sebagai aksi kekerasan atas nama agama. Sebagaimana Huntington, Barber juga terlalu jauh menyederhanakan pembagian dan konflik dunia dan dengan tidak secara memadai menghadirkan kontradiksi di dalam dunia Barat dan dunia Islam sendiri. Padahal sudah berabad-abad lamanya dunia ini terpecah ke dalam berbagai-bagai bangsa, negara, suku-suku, agama dan aliansi-aliansi kompleks yang saling bersaing dan bertentangan satu sama lain, dan berlanjut dengan keterpecahan baik secara geografis, politis, ideologis maupun budaya. Dan kenyataannya di dalam budaya Barat sendiri atau dalam dunia Islam sendiri tak jarang kita temukan berbagai kontradiksi yang kadang saling mengeksklusi dan mematikan.

Dalam konteks ini tentu saja tesis Huntington jauh lebih parah —meski sayangnya konsepnya diam-diam kita apropriasi sendiri. Ia terlalu melebih-lebihkan peran agama sebagai sumber konflik akhir-akhir ini seraya mengabaikan secara serampangan peran ekonomi dan politik di balik pertentangan dan konflik sosial. Dampak kelalaian ini rupanya harus kita tanggung dengan kegagalan kita melihat fenomena terorisme yang sangat elusive, dan dampaknya lebih luas terhadap perkembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.


2) “The End of History” atau “The Death of Democracy”?

Sebelum membahas betapa elusive-nya makna terorisme, dan sambil pelan-pelan kita mengarah ke sana, situasi kekinian hari ini telah mendorong kita untuk memeriksa kembali konstruksi teoritis yang diproduksi Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man.[3] Dalam teks itu, Fukuyama dengan bangga memproklamirkan manifesto kemenangan sistem kapitalisme dan demokrasi neoliberal Barat atas lawan-lawannya, seraya mengklaim bahwa runtuhnya rezim komunisme Soviet dan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal pada awal 1990 itu menandai suatu “akhir sejarah” umat manusia. Dengan “akhir sejarah” tidak dimaksudkan oleh Fukuyama bahwa zaman sudah berakhir dan setelah itu tidak ada lagi sejarah. Melainkan sistem kapitalisme dan demokrasi liberal Barat sekarang ini sudah mencapai titik universal sebagai bentuk final dari pemerintahan umat manusia. Dengan mengambil konsep Hegelian, Fukuyama mengklaim bahwa puncak perwujudan kebebasan umat manusia telah termanifestasi di dalam sistem kapitalisme dan demokrasi neoliberal.

Klaim Fukuyama ini jelas menarik bagi sebuah propaganda ideologis, tapi sekaligus kontroversial, problematis dan dipandang menjijikkan secara analitis bila dihadapkan pada kenyataan akhir-akhir ini. Realitas mutakhir menunjukkan bahwa secara normatif dan praktik kebebasan, demokrasi, etika dan keadilan sosial justeru telah disandera dan dilanggar oleh kepentingan atau regulasi global yang dikendalikan oleh kekuatan kapitalisme neoliberal. Dalam konteks ini menarik apa yang direkam oleh Noreena Herzt dalam bukunya The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy.[4] Kepentingan ekonomi kapitalisme global bukan hanya tidak mengenal etika dalam menjalankan bisnisnya tetapi juga telah berperan dalam aktifitas yang justeru merusak demokrasi dan melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Dalam beberapa bagian bukunya ini Herzt terang-terang menelanjangi sepak terjang negara-negara dan para pelaku bisnis korporasi multinasional. Herzt misalnya mencatat bahwa negara-negara industri persenjataan seperti Amerika, Inggris dan Uni-Eropa telah memproduksi persenjataan dan mengekspor ke negara-negara yang jelas-jelas mencatat prestasi buruk dalam penegakan hak-hak asasi manusia.

Amerika Serikat mendukung rezim diktator Taliban di Afganistan sampai 1997 meskipun memiliki catatan buruk dalam penegakan HAM dan penindasan terhadap perempuan. Menurut Herzt sebagian besar ini karena perusahaan minyak Amerika, Unocal, telah menandatangani kesepakatan dengan Taliban untuk membangun pipa gas senilai 2 milyar dollar dan pipa minyak senilai 2,5 milyar dollar untuk mengalirkan minyak dan gas dari Turkemenistan ke Pakistan melalui Afganistan. Begitu juga Uni Eropa tidak melakukan apapun selama masa-masa pelanggaran HAM di Turki dan Nigeria di bawah rezim Jenderal Sani Abacha. Ini semua karena kepentingan minyak dan perdagangan dominan menentukan arah kebijakan negara. Hal yang sama juga terjadi di Arab Saudi, Cina dan lainnya. Tentu saja di Indonesia, peran Inggris tidak bisa dilupakan atas ‘jasanya’ memasok berbagai jenis persenjataan yang dikhawatirkan penggunaannya untuk keperluan agresi, tindakan represi dan sejumlah pembantaian di Timor-Timur. Konon nilai kontrak perdagangan itu mencapai 438 juta dollar ditambah dengan iming-iming penawaran kontrak raksasa yang bernilai milyaran pound terkait dengan ladang gas Natuna, Kepulauan Riau. Berbagai kenyataan faktual ini memperlihatkan bahwa negara-negara kapitalis yang tidak henti-hentinya meneriakkan demokrasi dan mengkampanyekan penegakan HAM justeru tidak mampu berbuat banyak menghadapi pengaruh, desakan dan hegemoni kepentingan dagang korporasi internasional.

Kritik ini barangkali jauh lebih berharga baik secara faktual maupun konseptual ketimbang igauan ideologis Fukuyama atau saudara ideologisnya semacam Milton Friedman yang mencampurbaurkan demokrasi dan kapitalisme neoliberal seolah antara keduanya memiliki korelasi yang saling meniscayakan. Secara faktual klaim-klaim semacam itu hanya menunjukkan kecenderungan ideologis neoliberalisme yang menyembunyikan kepentingannya di balik baju demokrasi. Demikian juga pada lapis konseptual, menyandingkan kapitalisme dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan kebebasan dan individualisme membawa diskursus ini dalam meja pertaruhan akademis yang sangat krusial. Mari kita urai masalahnya.

Selama abad lalu, kata Hertz, Amerika Serikat menyembunyikan kebijakan luar negerinya berdasarkan pertimbangan perdagangan dan terpusat pada perlindungan kepentingan ekonomi pribadi yang diselubungi perhatian atas demokrasi. Penyataan ini didukung sejumlah fakta.

Di Iran, pada 1953, CIA mendukung tumbangnya pemerintahan rakyat perdana menteri Mohammed Mosaddeq yang menuntut perusahaan Anglo-Iran Oil (sebelumnya BP) memberikan sebagian besar keuntungannya pada Iran. Ketika Shah Mohammad Reza Pahlevi kembali berkuasa atas dukungan Amerika, aturan minyak Iran dirundingkan kembali sehingga untuk pertama kalinya perusahaan minyak Amerika bisa beroperasi dan mengambil 40 persen kepemilikan saham di konsorsium internasional perusahaan minyak swasta, yang saat itu akan memiliki dan mengoperasikan aset-aset minyak Iran.

Di Guatemala, pada 1954, Amerika kembali membantu menjatuhkan pemerintah terpilih Jacobu Arbenz setelah ia mengambil alih 80 persen perkebunan Tiquisate and Bannera yang lalu menjadi United Fruit Company milik Amerika. Langkah reformasi Arbenz ini dilakukan karena ia melihat fakta bahwa tidak sepeserpun keuntungan United Fruit diinvestasikan dan distribusikan kembali di Guatemala sendiri. Kontan saja kebijakan Arbenz ini membuat pejabat Washinton ketar-ketir karena dianggap mengancam kepentingan investasi dan keamanan Amerika. Akhirnya Arbenz digulingkan dan digantikan dengan oleh kediktatoran militer yang didukung sepenuhnya oleh CIA, dan selama 40 tahun kemudian militer membuat catatan hak-hak asasi manusia paling buruk di belahan negara-negara Barat.

Dan sementara itu di Brazil, Amerika mendukung politisi pro militer Jose de Magalhaes Pinto dan Humberto de Allensar Castello Branco setelah sukses menggulingkan pemerintahan kiri yang dipilih secara demokratis karena tidak bisa diterima Washington. Lalu selama hampir 20 tahun Amerika menikmati menjadi mitra dagang rezim militer tersebut dengan investasi yang lebih banyak daripada negara Amerika Latin lainnya. Catatan ini masih berlanjut ketika kita menyebut Presiden Marcos di Filipina, Jenderal Pinoschet di Chili dan pemerintahan pro apartheid di Afrika Selatan pada pertengahan tahun 80-an, dan tentu saja dukungan Amerika selama 32 tahun terhadap rezim Suharto.

Catatan sejarah ini menunjukkan betapa demokrasi telah dikalahkan oleh kepentingan perdagangan selama abad silam, meski secara bersamaan seringkali demokrasi menjadi retorika para pemimpin politik dalam pidato-pidato publik maupun dalam diplomasi. Lebih jauh kekuasaan pelaku bisnis global ini tidak pernah diperoleh secara fair melalui jalur-jalur demokrasi, melainkan selalu dibarengi dengan intimidasi, teror, bahkan ancaman sampai penggulingan terhadap sebuah pemerintahan negara demokratis yang dianggap berlawanan dengan kepentingan bisnis komersial.

Baru-baru ini telah terbit sebuah pengakuan dari seorang mantan anggota bandit ekonomi yang menguatkan sinyalemen ini. John Perkins seorang mantan anggota “preman ekonomi” (Economic Hit Men) ini membuat pengakuan mengejutkan dalam bukunya berjudul Confessions of an Economic Hit Man[5] dengan membuka kedok cara kerja para mafia bisnis perusahaan multinasional dalam merusak ekonomi suatu negara sambil berkongkalingkong dengan para pejabat negara itu untuk mengegolkan proyek bisnisnya. Tindakan mereka layaknya sebuah operasi rahasia yang menghalalkan segala cara, dari teror hingga pembunuhan pemimpin suatu negara, bila dianggap mengganggu atau tidak memenuhi hasrat dan kepentingan bisnis perusahaan.

Di halaman-halaman awal bukunya Perkins membuka pengakuan dengan menyatakan, “buku ini saya dedikasikan kepada dua orang presiden dari dua negara yang pernah menjadi client saya dan yang sangat saya hormati dan selalu saya kenang dalam semangat persaudaraan, yaitu Jaime Roldós, presiden Ecuador, dan Omar Torrijos, presiden Panama. Kedua-duanya baru meninggal dunia dalam tabrakan (crash) yang sangat mengerikan.” Kematian mereka, lanjut Perkins, bukanlah karena peristiwa kecelakaan. Melainkan mereka dibunuh karena menentang ‘persaudaraan’ (fraternity) dengan para pimpinan dari dunia korporasi, pemerintah dan perbankan yang tujuannya membentuk kerajaan (empire) dunia. Kami, para EHMs-Economic Hit Mans, lanjut Perkins, gagal membawa Roldós dan Torrijos mengikuti perintah-perintah sang penguasa, dan hit men jenis lain, yaitu para penjagal CIA yang selalu di belakang kami mengambil alih.

Selain praktek-praktek kotor, curang, teror dan culas seperti di atas, Perkins juga mengakui bahwa bantuan utang luar negeri yang selama ini ditawarkan lembaga-lembaga donor seperti IMF dan World Bank telah dikondisikan agar negara penerima donor menjadi sangat tergantung pada negara penyokong donor yang pada akhirnya mereka akan bebas mendiktekan kebijakan ekonomi dan menuntut ketaatan negara penerima bantuannya. Alih-alih secara altruistis membantu perekonomian masyarakat negara miskin, tujuan lembaga-lembaga ini adalah mendukung perusahaan-perusahan global untuk “membangun proyek-proyek yang menciptakan laba sangat besar untuk para kontraktornya, dan membuat bahagia sekelompok kecil elit dari bangsa penerima utang luar negeri, sambil memastikan ketergantungan keuangan yang langgeng (long term), dan karena itu menciptakan kesetiaan politik dari negara-negara target di dunia.” Oleh karena itu rasanya mustahil dalam sistem dunia yang dikendalikan lembaga-lembaga ekonomi kapitalis krisis utang yang mempermiskin masyarakat ini akan berakhir. Sebab bagi mereka “semakin besar jumlah utang luar negerinya (negara-negara penerima) semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang akan dikenakan pada negara-negara penerima utang akan menyengsarakan (deprive) rakyatnya yang termiskin dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya untuk berpuluh-puluh tahun lamanya tidak perlu menjadi pertimbangan.”

Maka tidak terlalu berlebihan jika di tengah meraksasanya institusi-institusi dan kekuatan kapitalisme neoliberal ini, Noreena Herzt mentahbiskan sebuah “kematian demokrasi” (the death of democracy). Nafas kebebasan demokratis berhenti tatkala kuasa kapitalisme global merebut dan mengambil alih peran negara dalam mempengaruhi, memaksa dan menentukan seluruh kebijakan yang menyangkut kehidupan publik. Kematian demokrasi ini disebabkan oleh karena semakin ditelantarkannya rakyat oleh para pemimpin yang dipilihnya, yang ternyata lebih sibuk melayani para kapitalis. Dengan dalih memuaskan konstituennya, para pemimpin negara malah menggadaikan kepentingan rakyat demi mengundang investasi perusahaan-perusahaan ke dalam negeri. Padahal, mereka paham, para investor tersebut hanya akan memilih negara yang menyediakan syarat-syarat yang paling gampang dan menguntungkan kepentingan bisnis mereka, seperti: deregulasi, lalu lintas mata uang yang bebas, pajak yang rendah, buruh yang terkontrol, dan sebagainya, dan menuntut agar biaya terkait dengan kesejahteraan dan jaminan sosial diperkecil.

Lalu pertanyaan serius berlanjut dalam debat akademis/filosofis. Apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan kebebasan dan emansipasi individu yang dianggap menjadi inti demokrasi liberal?

Raymond Plant dalam sebuah artikelnya “Why Social Justice?”[6] membuat sanggahan menarik atas keyakinan filosofis ekonomi liberal. Masyarakat ekonomi liberal, jelas Plant, memandang “kebebasan” berlaku bila negara tidak turut campur dalam kehidupan ekonomi setiap individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini negara wajib menjamin kebebasan yang sama bagi setiap individu untuk mengejar kepentingan-kepentingan ekonominya, tanpa membeda-bedakan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Masalahnya, bagi Plant, pandangan kaum liberal ini sangat problematik, karena mereka memisahkan antara kebebasan (freedom) dan kemampuan (ability). Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah kebebasan yang sama itu mungkin dan bermakna bagi mereka yang tidak memiliki pilihan atau tidak mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan akibat struktur-struktur kekuasaan politik dan ekonomi yang timpang dan tidak adil.

Barangkali benar kata Herzt, bahwa dalam sistem kapitalisme liberal kebebasan itu hanyalah milik perusahaan-perusahaan untuk mencari uang, dan mustahil bagi individu atau komunitas-komunitas yang untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya saja tidak mampu. Demikian juga slogan demokrasi. Demokrasi liberal diciptakan untuk mengabsahkan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih prinsipil bagi negara-negara penyokong kapitalisme global, yakni unsur ekonomi dari liberalisme. Sehingga dalam dukungannya terhadap ekonomi pasar, rezim otoritarianisme kadang lebih disukai ketimbang pemerintahan demokratis yang bersikap protektif secara ekonomi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

Adapun individualisme yang merupakan salah satu nilai dari demokrasi liberal tidak lain adalah suatu bentuk individualisme posesif yang menekankan pada hak dan perlindungan terhadap kepemilikan individu. Tentu saja bagi kaum liberal hal ini dimaksudkan sebagai jalan aman dan menguntungkan bagi para investor agar terbebas dari rampasan sewenang-wenang terhadap aset mereka. Tetapi sebaliknya basis filosofis borjuasi ini juga bisa menjadi ancaman bagi demokrasi karena menggusur partisipasi massa, tampilnya masyarakat sipil yang aktif dan pemilihan umum yang fair dan adil.

3) Terorisme atau McTerror?

Sejak paska tragedi 11/9 yang meluluhlantakkan twin tower di New York, tidak ada kosa kata yang disebut-sebut sebegitu seringnya dalam percakapan publik kita hari ini selain “terorisme”. Namun begitu seringnya istilah ini dibicarakan, dan kadang disertai dengan propaganda politik, semakin pula ia luput dari refleksi mendalam seolah-olah istilah ini telah jelas dan gamblang dengan sendirinya. Akibatnya resiko-resiko mengerikan semakin tak terhindarkan.[7]

Pendekatan pragmatis

Respon yang benar-benar mengkhawatirkan paska peristiwa 911, misalnya, diperlihatkan oleh pemerintahan Bush di Amerika dengan memprogandakan apa yang dinamakan sebagai “perang melawan terorisme”. Sejak invasi militer ke Afganistan, pemerintahan Bush terus memperluas kebijakan unilateralisme dalam memerangi terorisme dalam rangka menangkal apa yang ia sebut sebagai ancaman kekuatan poros setan (axis of evil). Demi kepentingan itu, Bush selama tahun 2002 memformulasikan suatu doktrin “preempive strikes’ yang memungkinkan militer Amerika tanpa persetujuan Dewan PBB melakukan serangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengancam kepentingan dalam negeri Amerika. Berdasarkan doktrin ini pula tepat pada April 2003 Presiden Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengumumkan perang terhadap negara Irak atas tuduhan kepemilikan senjata kimia dan biologis yang bahkan hingga kini tuduhan ini tidak pernah bisa dibuktikan. Lebih jauh polarisasi kebijakan “you are with us or against us” dalam strategi diplomasi Amerika membuat wacana melawan terorisme berjalan kontraproduktif karena telah memecah aliansi-aliansi bersama serta telah menciptakan konflik baru. Demikian juga di Dunia Arab, tindakan agresif militer Amerika di seluruh dunia lebih dianggap menunjukkan sikap arogansi Amerika, yang pada akhirnya ikut memproduksi musuh-musuh baru.

Kini dunia menyaksikan seiring dengan porak porandanya pemerintahan Irak puluhan ribu warga sipil, perempuan dan anak-anak tak berdosa menjadi korban kebrutalan perang. Dan akhirnya kita juga membuktikan kekejaman terorisme tidak pernah bisa diselesaikan dengan cara kebrutalan perang melawan terorisme itu sendiri. Karena toh terbukti perang melawan terorisme tidak mengurangi ketakutan masyarakat dari ancaman teror dan intensitasnya, sebaliknya justeru warga sipil semakin terintimidasi dan terancam hak-haknya dalam ruang publik demokratis.

Pemahaman lain terhadap terorisme yang tidak kalah mengherankan muncul dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Banyak politisi, pejabat pemerintah dan bahkan para agamawan diam-diam mengambil dan mengapropriasi paradigma Samuel Huntington –tanpa menyadari jebakan-jebakan konseptualnya– dengan menyebut perang melawan terorisme sebagai perang melawan fundamentalisme Islam.[8] Seturut dengan kerangka “clash of civilizations”, fundamentalisme Islam muncul ke permukaan sebagai wacana yang “dihadirkan” secara politik untuk mewakili sebuah peradaban yang berhadapan dan berkonflik dengan Barat. Fundamentalisme Islam berdasarkan keketatan tekstual dalam pemahaman agama ditengarai sebagai penggerak utama teorisme. Di Indonesia, beberapa kalangan mengapropriasi wacana terorisme ini dengan bangga. Para pemimpin politik berniat membuat sistem kontrol ketat terhadap ajaran-ajaran agama, pengawasan kurikulum sekolah dan pesantren serta ceramah di masjid-masjid demi memastikan ajaran-ajarannya “tidak menyimpang”. Bahkan konon aparat keamanan hendak mengambil sidik jari seluruh siswa-siswi yang belajar di pesantren-pesantren tradisional.

Walhasil, semua respon semena-mena dan murahan terhadap terorisme dan kegagalan menangkap elusivitas konsep terorisme telah menimbulkan problem, ancaman dan resiko tindakan yang justeru hendak dihindari sendiri, teror.

Pendekatan aktual-konseptual

Beberapa bulan setelah peristiwa horor 11/9, dua orang filosof terkemuka, Jurgen Habermas dan Jacques Derrida, mendiagnosis dan mengomentari peristiwa penabrakan dua menara kembar WTC dan markas Pentagon tersebut, dan respon Amerika terhadap tragedi itu.[9] Dalam sebuah wawancara eksklusif, Habermas memperlihatkan kegelisahan yang dalam atas keputusan Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap terorisme karena dengan begitu berarti memberikan suatu legitimasi politis terhadap para teroris itu. Di pihak lain dia juga gundah mengkhawatirkan kemungkinan hilangnya legitimasi pemerintah demokratik akibat dari tindakan militer dan perluasan militerisasi di segala bidang kehidupan untuk menangkal terorisme. Menurut Habermas militerisasi kehidupan semacam itu bisa merongrong bekerjanya negara konstitusional dan membatasi kemungkinan-kemungkinan partisipasi demokratis masyarakat secara luas.

Senada dengan Habermas, Derrida pun menyesalkan tindakan perang itu, perang bukan saja akan berbuntut pada intimidasi terhadap warga sipil melainkan juga akan menghasilkan elemen terorisme itu sendiri. Dengan kecakapan analitisnya, ia bahkan memperlihatkan kerumitan penggunaan istilah terorisme itu sendiri yang tidak bisa dipilah-pilah secara ketat antara jenis terorisme lokal dan global, nasional dan internasional. Kata Derrida, bila teror adalah semacam kegelisahan, ketakutan, dan kepanikan yang diciptakan, atau suatu kejahatan melawan hidup manusia maka setiap terorisme di dunia bisa mengklaim merespon dengan nada pembelaan diri terhadap suatu terorisme yang dilakukan terlebih dulu oleh suatu negara.

Apa yang hendak ditunjukkan Derrida di sini adalah bahwa tindakan terorisme tidak bisa dianalisis dan dipahami terlepas dari lokasi historisnya.[10] Para teroris dengan alasan yang mungkin saja bisa diterima didorong oleh pembalasan terhadap tindakan teror yang dilakukan oleh negara, militer atau bahkan korporasi multinasional yang dalam era mondialisasi telah membiarkan ketidaksetaraan, kemiskinan, hak-hak yang dirampas dan bahkan kematian, yang menurut Derrida tidak pernah lebih besar dan lebih spektakuler dari apa yang pernah terjadi. Negara-negara utara yang kaya raya menguasai modal dan mengontrol perangkat-perangkat keputusan ekonomi: G8, IMF, Bank Dunia, dan lainnya, dan dunia dihadapkan pada fakta bahwa arogansi dan kemewahan yang dipertontonkan negara-negara kaya itu diperoleh dari eksploitasi ekonomi dan perdagangan terhadap negara-negara miskin yang tidak bisa menikmati sendiri kekayaan sumber daya alamnya. Sejumlah fakta yang dibeberkan oleh Noreena Herzt dan John Perkins di bagian kedua tulisan ini tampaknya amat menyulitkan kita untuk secara murahan mengabaikan apa yang saya sebut sebagai “McTerror” terhadap demokrasi dan bahkan terhadap mayoritas kehidupan umat manusia sekarang ini.

Tidak jauh berbeda dengan Derrida, Habermas juga menarik kesimpulan yang sama. Lokasi historis terorisme adalah apa yang saya sebut diatas sebagai “McTerror”, suatu globalisasi yang dikendalikan di bawah kaki-kaki rezim global yang telah membagi masyarakat dunia kedalam kelompok pemenang dan pecundang, negara Barat atau negara-negara utara yang kaya raya dan negara-negara selatan yang miskin dan kering kerontang kehabisan kekayaan negerinya. Adapun fundamentalisme Islam bagi Habermas tumbuh justeru karena ia dilegitimasi oleh krisis-krisis dalam modernitas dan dunia Barat sendiri yang hanya menawarkan konsumerisme dan ketidakadilan yang melahirkan patologi komunikasi-demokratis.[11]

Fakta mengenai adanya “McTerror” ini sama sekali tidak hendak mengabaikan fakta lain kengerian aksi terorisme yang telah menghancurleburkan gedung kembar World Trade Center (WTC), lambang kekuatan kapitalis dunia, dan Pentagon, lambang harga diri dan kekuasaan bangsa Amerika, serta teror-teror yang lain seperti teror bom Bali pertama dan kedua yang telah melenyapkan hak hidup manusia. Sehingga teror-teror semacam itu layak dan harus memperoleh kutukan dan balasan yang setimpal dengan perbuatannya.

Namun sekali lagi begitu rumitnya istilah terorisme ini, sehingga kita harus berhati-hati dalam memilah, memahami dan memberi respon terhadapnya. Terorisme adalah istilah yang begitu elusif sehingga konsep ini pun bisa diapropriasi secara politis dan dimanfaatkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Dan hanya dengan membongkar kedangkalan wacana-wacana terorisme dan respon-respon yang menyertainya, konsep terorisme yang membayangi demokrasi dan kedamaian dunia bisa dipecahkan.

4) Demokrasi di Simpang Jalan

Dalam bagian akhir tulisan ini, saya ingin menegaskan kembali, namun bukan secara retorik sebagaimana dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan kampiun demokrasi, bahwa berbagai keutamaan demokrasi lainnya kini menuai ancaman serius. Demokrasi yang saya maksud bukan sekadar praktek proseduralistik yang rawan manipulasi itu, melainkan juga nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, partisipasi masyarakat, pemilihan umum yang fair dan lainnya.

Dewasa ini kita merasakan demokrasi proseduralistik bukan hanya telah dimanipulasi tapi juga dilanggar demi kepentingan-kepentingan kelompok atau blok negara tertentu yang celakanya justeru mengatasnamakan pengenalan nilai-nilai demokrasi kepada bangsa lain. Sekali lagi Noreena Herzt dan John Perkins telah membongkar kedok semacam itu. Demokrasi yang sesungguhnya kini telah dibajak oleh kekuatan korporasi kapitalisme global dengan menggelontorkan uang dan modal yang berlimpah untuk menyuap dan menyogok sejumlah pejabat pemerintah dan parlemen untuk melindungi kepentingan-kepentingan bisnis. Walhasil pemerintah dan parlemen tidak bekerja untuk melayani rakyat, melainkan demi kepentingan para pemilik modal; sedangkan ritual pemilu hanya menjadi alat pelegitimasi yang telah dimanipulasi untuk memuluskan kepentingan mereka. Dalam arti inilah demokrasi lemas, lunglai dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

Dalam konteks pelanggaran terhadap demokrasi juga tampak nyata dihadapan kita sehubungan dengan respon Amerika terhadap peristiwa 11/9. Sosok dua filsuf terkemuka, Habermas dan Derrida, secara eksplisit mengemukakan hal itu dengan menyindir keras respon Amerika yang menyatakan perang melawan terorisme dengan pendekatan militerisasi serta melalui kebijakan-kebijakan unilateralistik. Dengan kebijakan semacam ini bukan hanya demokrasi tengah berada dalam ancaman, melainkan juga dunia kini semakin tidak aman dan nyaman bagi penghuni demokratiknya.

Tidak ada seorangpun menyangkal, terorisme adalah malapetaka kehidupan manusia. Kita pun tidak bisa menutup mata, demokrasi dan kehidupan manusia tengah dibayangi hantu “McTerror” yang tersebar di pelosok dunia. []

Bahan Bacaan:

Borradori, Giovanna, Filsafat Dalam Masa Teror: Dialog dengan Jurgen Habermas dan Jacques Derrida, Penerbit Kompas, Jakarta, 2005

Boucher, David and Kelly, Paul (ed.), Social Justice from Hume to Walzer, Routledge, London, 1998

Barber, Benjamin, Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World, Ballatine Books, New York, 2002

Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man, Free Press, New York, 1992

Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, Henry Holt, New York, 1996

Herzt, Noreena, The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy, William Heinemann. London, 2001

Laclau, Ernesta & Mouffe, Chantal, Hegemony & Socialist Strategy: Toward A Radical Democratic Politics, Verso, London, 1985

Lefort, Claude, Democracy and Political Theory, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1988

Perkins, John, Confessions of an Economic Hit Man (terj.), Penerbit Abdi Tandur, Jakarta, 2005

Sayyid, Bobby S, A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism, Zed Book Ltd, London & New York, 1997

Thornton, William H., “Balance of Terror: The Geopolitics of “Empire” vs “Jihad” dalam Perspektive on Evil and Human Wickedness, Vol. 1 No. 2, 2003


§ Tulisan ini dimuat dalam buku: Terorisme Di Tengah Arus Global Demokrasi (ed.), Penerbit Spektrum The Circle for Contemporary Political Studies, Jakarta, 2006.

[1] Artikel ini diterbitkan pertama kali dengan judul “Clash of Civilizations?” dalam jurnal Foreign Affairs Summer 1993, 72/3. Lalu tiga tahun kemudian disusun secara ekstensif dalam sebuah buku dengan judul The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, Henry Holt, New York, 1996

[2] Benjamin Barber, Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World, Ballatine Books, New York, 2002 (Buku ini telah diterjemahkan ke dalam edisi Indonesia oleh Penerbit Pustaka Promothea)

[3] Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, Free Press, New York, 1992. Artikel kontroversial ini dipublikasikan pertama kali dengan judul “The End of History?” dalam jurnal internasional The National Interest yang terbit pada 1989.

[4] Noreena Hertz, The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy, William Heinemann. London, 2001, naskah online: http://www.thirdworldtraveler.com/Global_Economy/Silent_Takeover.html

[5] Buku John Perkins ini merupakan karya bestseller yang kini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Lihat John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, Penerbit Abdi Tandur, Jakarta, 2005

[6] Raymond Plant, “Why Social Justice?” dalam David Boucher and Paul Kelly (ed.), Social Justice from Hume to Walzer, Routledge, London, 1998

[7] Dalam wawancara yang diterbitkan dalam sebuah buku yang sangat menarik, Jurgen Habermas dan Jacques Derrida adalah dua filosof terkemuka yang mengomentari resiko-resiko yang diakibatkan oleh pendekatan pragmatis dan politis seperti dipraktekkan kerajaan Amerika dan sekutunya serta pihak-pihak lain, yang coba menghindarkan diri dari kompleksitas konseptual yang ada di dalam konsep terorisme. Lihat, Giovanna Borradori, Filsafat Dalam Masa Teror: Dialog dengan Jurgen Habermas dan Jacques Derrida, Penerbit Kompas, Jakarta, 2005

[8] Penilaian ini berdasarkan pengamatan saya pribadi, dan lucunya diskursus ini diapropriasi dan berkembang di sebagian kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbasis keagamaan. Namun bukan berarti saya menegasikan tesis semacam itu, hanya saja mengaitkan begitu saja terorisme dengan fundametalisme Islam tanpa melihat secara analitis lokasi historisnya masing-masing akan membuat kita jatuh tersungkur untuk kedua kalinya dalam lubang yang sama. Bandingkan dengan tulisan Ariel Heryanto yang melihat wacana “terorisme” sekarang ini telah diintrodusir untuk mengkambinghitamkan individu atau komunitas non-negara yang diantaranya diapropriasi dalam tema “Islam melawan Terorisme”. Baca, Ariel Heryanto, “Terorisme Negara” dalam Majalah Tempo, edisi 16-22 Januari 2006.

[9] Wawasan yang sangat brilian dari Habermas dan Derrida ini mengacu pada hasil wawancara Giovanna Borradori yang diterbitkan dalam bukunya di atas (lihat catatan kaki no. 7). Menurut hemat saya pendekatan keduanya sangat bermanfaat sebagai kompas untuk memahami elusitas konseptual istilah terorisme.

[10] Menurut Derrida teror sebagai penciptaan rasa takut dalam tradisi Thomas Hobbes, Carl Schmitt sampai Walter Benjamin adalah prasyarat untuk otoritas hukum dan kekuasaan politik. Sedangkan terorisme sendiri adalah suatu gagasan politik, bukan kultural, yang menyimpan instabilitas makna: seorang teroris pada satu konteks akan dipuji sebagai pejuang kemerdekaan, dan pada konteks lain bisa dicela sebagai teroris.

[11] Pada saat yang sama Habermas juga menyebutkan bahwa fundamentalisme telah mengingkari situasi epistemik masyarakat majemuk dan menekankan keuniversalan doktrin agamanya. Untuk menambah wawasan mengenai lokasi historis fundamentalisme Islam sebagai fenomena modern untuk menolak hegemoni dan universalisasi budaya Barat dengan menyuguhkan kembali klaim universalitas baru Islam, dalam perspektif posmodernisme. Lihat Bobby S Sayyid, A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism, Zed Book Ltd, London & New York, 1997


1 Comment

  1. sassia says:

    kenapa demokrasi menjadi alat bagi para pemilik modal asing untuk terus menimbun kekayaannya? perlu kita ingat pada pidato Abraham Lincoln tentang demokrasi, yang fatalnya digunakan sebagai slogan demokrasi yang diajarkan (termasuk dalam kurikulum bahan ajar tentang demokrasi) di semua sekolah di Indonesia, kata “people” pada teks asli pidato Lincoln mengandung arti bahwa “people” yang dimaksud adalah laki-laki yang telah berumur 21 tahun atau lebih dan membayar pajak. yang pda saat itu (konteksnya) adalah para pemilik modal di AS. jadi arti dari kata “people” inilah yang sangat salah kaprah diterapkan di negara kita. karena “people bagi negara kita adalah rakyat, baik laki-laki maupun perempuan yang telah berumur 18 tahun dan baik yang membayar pajak maupun tidak. jadi saya pikir perlu adanya peninjauan ulang terhadap makna dari pidato Lincoln yang mengandung arti seperti yang kita ketahui selama ini demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. jika kita tinjau ulang, kita akan menemukan fakta yang tidak mengherankan jika demokrasi belakangan ini dimonopoli oleh orang-orang kapitalis pemilik modal. karena memang itulah tujuan dari demokrasi yang sebenarnya. bahkan menurut Aristoteles, sistem pemerintahan yang baik bukan demokrasi melainkan “polity”, sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang dan keuntungan negara untuk rakyatnya. demokrasi menurut Aristoteles sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang tetapi keuntungan negara hanya untuk beberapa orang saja (pemerintah yang pro dengan pemilik modal dan para pemilik modal itu sendiri).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

November 2006
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: