Home » Fragmen Budaya di Media Massa » Presiden Janjikan Bagi Tanah

Presiden Janjikan Bagi Tanah

Arsip

Koran Tempo, Kamis, 01 Februari 2007

Badan Pertanahan menyiapkan enam skenario.

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji memulai Program Reforma Agraria atau pendistribusian tanah untuk rakyat, secara bertahap, mulai tahun ini.

“Inilah yang saya sebut sebagai prinsip ‘Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat’,” kata Presiden dalam pidato tahunannya di Istana Merdeka kemarin.

Pembacaan pidato setebal 59 halaman ini dimulai sekitar pukul 16.15 dan berakhir pukul 18.45, tanpa dihadiri menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Presiden sempat menghentikan pidato empat kali untuk istirahat.

Menurut Presiden, pendistribusian tanah mutlak dilakukan karena selama kurun waktu 43 tahun (sejak 1961 hingga 2004), tanah negara yang diberikan kepada rakyat hanya 1,15 juta hektare.

Pembagian tanah, kata Presiden, penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan itu akan dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

Selain itu, dalam rangka Reforma Agraria, pemerintah akan membebasbeakan pengurusan sertifikat 110 ribu bidang tanah.

Pembagian tanah sebenarnya sudah diamanatkan oleh MPR pada 2001. Saat ini sebagian besar tanah negara dimanfaatkan perusahaan besar dan hanya sedikit yang digunakan rakyat miskin. Untuk menunjang program tersebut, DPR dan pemerintah sedang menggodok tiga undang-undang untuk menjadi payung hukum. Badan Pertanahan Nasional juga telah menyiapkan enam skenario implementasinya.

Selain membagikan tanah untuk rakyat miskin, pemerintah akan menambah anggaran untuk program pengentasan masyarakat miskin, dari Rp 42 triliun pada 2006 menjadi Rp 51 triliun (Rp 1,3 juta per jiwa orang miskin) untuk tahun ini.

Program utama pengentasan masyarakat miskin tahun ini antara lain pembukaan lapangan kerja baru, bantuan langsung tunai bersyarat, beras untuk rakyat miskin, peningkatan anggaran pendidikan, dan bantuan kesehatan gratis untuk 51 juta orang.

Namun, menurut Yudhoyono, pengentasan masyarakat miskin itu tidak dapat berjalan tanpa pertumbuhan ekonomi yang baik. “Tentu saja pertumbuhan yang hendak dicapai tetaplah disertai dengan pemerataan yang lebih nyata atau pertumbuhan disertai pemerataan.”

Soal pengentasan masyarakat miskin dan pemerataan inilah antara lain yang membuat Presiden memutuskan membubarkan Consultative Group on Indonesia. Dengan pembubaran tersebut, Indonesia bisa merancang sendiri program ekonomi.

Sebagai contoh, kata Presiden, secara konvensional nasihat untuk Indonesia–dari negara dan lembaga pemberi pinjaman–adalah membangun fundamen ekonomi serta mengembangkan investasi seluas mungkin untuk pertumbuhan. “Tapi kami berpendapat program pengentasan masyarakat miskin dengan alokasi anggaran yang lebih besar juga menjadi prioritas.”

Untuk meningkatkan investasi, memberantas korupsi, dan membangun tata pemerintahan yang baik, Presiden dalam kesempatan itu mengumumkan pembukaan Kotak Pos 9949 Jakarta 10000 untuk pengaduan berbagai keluhan masyarakat yang merasa dirugikan atau dihambat oleh pejabat.

“Pejabat atau siapa pun yang untuk kepentingannya sendiri menghambat dan akhirnya melumpuhkan investasi dan dunia usaha harus minggir.” SUTARTO


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

February 2007
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: