Home » Politik Budaya » Anggaran Kering, Realisasi Minim

Anggaran Kering, Realisasi Minim

Arsip

                Oleh: Mh. Nurul Huda & Paring Waluyo Utomo

Konon, negara adalah perwujudan dari kepentingan publik. Sewajarnya aparat dan pejabat yang duduk dalam lembaga-lembaga negara menjadi pelayan bagi publik. Komunitas seniman adalah bagian dari publik. Seperti halnya kelompok profesi lain mereka pun berhak memperoleh layanan dan fasilitas publik.

Inilah logika demokrasi kita. Sayangnya, kenyataan tak selalu sejalan dengan logika. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur, misalnya.

Kamis, 21 Desember 2006 lalu, jalan voting terpaksa ditempuh guna menetapkan RAPBD 2007, yang oleh sebagian fraksi di DPRD Jatim dianggap tidak rasional dan sarat kepentingan politik. Hasilnya 55 suara mendukung RAPBD, 12 menolak dan 4 suara abstain.

Kubu yang kalah tak terima. Rabu, 3 Januari 2007, empat anggota DPRD yang kontra RAPBD menemui Mendagri di Jakarta agar penetapan RAPBD ditunda. Mereka beralasan RAPBD Jatim sangat timpang antara rencana belanja internal yang terlalu besar dan anggaran publik yang amat kecil. Karena itu harus dikoreksi. Seminggu kemudian, ganti kubu pro RABPD mendatangi Mendagri mengklarifikasikan tuduhan tersebut.

Belum ada kejelasan bagaimana nasib RAPBD tersebut. Namun di tengah ketidakjelasan itu, tersiar kabar bahwa pangkal ketegangan kubu pro dan kontra disebabkan alokasi dana APBD ditengarai bakal dimanfaatkan oleh kelompok tertentu guna memenangkan pemilihan gubernur Jawa Timur 2008 mendatang.

Kebenaran mengenai isu itu memang layak diselidiki. Apalagi jumlah RAPBD yang diperkirakan mencapai 5 trilyun itu peruntukannya belum jelas betul. Selain itu kekhawatiran adanya ketimpangan belanja negara untuk kepentingan publik, juga patut dipertanyakan.

    “Sebagian besar belanja daerah memang untuk internal dinas, ketimbang pelayanan publik,” ujar Rofi Munawar, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, menguatkan sinyalemen itu. Tentu saja publik di sini adalah rakyat, termasuk mereka yang berprofesi sebagai seniman dan budayawan yang terlibat dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur. Tapi ironisnya anggaran yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat justru kalah besar dibandingkan dengan nilai belanja dinas sehari-hari. Astaga!

Pos Kebudayaan

Lantas berapa nilai belanja untuk pos pengembangan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur?

Jika kita mengamati RAPBD 2007 yang sampai kini masih jadi bahan perdebatan itu, tercatat angka sebesar 28 milyar lebih yang disalurkan lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dana itu rencana digunakan untuk memutar program pengembangan nilai budaya sebesar 5 milyar lebih, pengelolaan kekayaan budaya sebesar 12 milyar lebih, dan program pengelolaan keragaman budaya sebesar 5 milyar lebih.

Sementara itu total 22 milyar lebih disalurkan lewat Dinas Pariwisata, yang anehnya hanya sekitar 75 juta diperuntukkan untuk program pengembangan dan pemasaran pariwisata (termasuk kesenian), 350 juta untuk menggelar East Java Art Festival, dan sisanya sebagian besar untuk gaji pegawai dan belanja internal dinas. Jumlah itu masih ditambah dengan 8 milyar lebih untuk Biro Pengembangan Mental dan Spiritual yang ternyata juga mengurusi kegiatan pendidikan dan kebudayaan dengan alokasi sebesar 3 milyar.

Rumit memang. Tapi itulah. Dana pengembangan kebudayaan yang jumlahnya tidak seberapa bila dibandingkan dengan total RAPBD yang 5 trilyun lebih itu, dibagi-bagi, laiknya kue-kue nikmat yang disebar lewat dinas-dinas dan biro-biro yang berbeda yang, celakanya, memiliki fungsi nyaris sama.

Perlu Anda tahu dalam struktur kerja pemerintahan di Pemda Propinsi Jatim, bidang kesenian dan kebudayaan berada dalam naungan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu ada Biro Pengembangan Mental dan Spiritual, selain Taman Budaya dan Subdin Kebudayaan yang kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini masing-masing juga menikmati bagian dana yang berasal dari anggaran dana negara.

Tak Jelas

Tidak jelas memang apa realisasi program yang mereka tawarkan untuk pengembangan kesenian dan kebudayaan. Kemana pula dana milyaran rupiah ini bakal mengalir. Seperti tahun-tahun lalu, para seniman tak pernah dilibatkan dalam penyusunan program-program pemerintah, meski kenyataannya mereka jualah nantinya yang menjadi aktor dalam pengembangan kebudayaan.

“Pemerintah ini seolah tidak membutuhkan seniman dalam penyusunan program,” ujar Autar Abdilah yang kini menjadi anggota Dewan Kesenian Surabaya. Selama ini, katanya, seniman tidak pernah diajak untuk sharing merancang program bersama. Kecuali oleh Taman Budaya. “Itupun baru-baru ini saja diadakan,” imbuh Autar.

Nampaknya, bersamaan dengan debat ‘demokratis’ soal RAPBD 2007, sekaranglah saat yang tepat bagi rakyat, para seniman dan budayawan menyuarakan hak-haknya. Bernegosiasi langsung. Bahkan berani memboikot bila kebijakan anggaran ternyata tidak berpihak. [Liputan Oleh Edi, Bas, Fiq]

Dimuat di Harian Surya, Minggu 4 Februari 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

February 2007
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: