Home » Politik Budaya » Seniman pun Berhak atas Anggaran Publik

Seniman pun Berhak atas Anggaran Publik

Arsip

Oleh: Mh. Nurul Huda & Paring Waluyo Utomo


“Seharusnya kesenian seperti Ludruk ini dapat dana pengembangan. Jangankan dana, nengok saja mereka nggak mau,” ujar Sakia Sunaryo, seniman Ludruk, anggota grup Irama Budaya asal Surabaya, dengan raut muka penuh kesal. Mereka yang dimaksud di sini adalah para pejabat dan pegawai pemerintah yang juga sering disebut sebagai pelayan publik.

Sakia, yang sudah meludruk nobong selama 20 tahun itu, memang pantas kesal karena pemerintah seolah tidak peduli pada nasib para seniman ludruk ketimbang industri kesenian modern. Padahal, menurut laki-laki yang turut melahirkan kader seniman ludruk hingga sekarang ini, pemerintah sebenarnya berkewajiban melayani para seniman yang juga bagian dari anggota masyarakat lainnya. ”Kalau pemerintah tanggap terhadap kebutuhan seniman, perlakuan seperti ini tak akan terjadi,” tutur seniman yang selalu memimpikan grupnya bisa tampil di Taman Mini, Jakarta, ini.

Sama seperti profesi lain

Sakia sama seperti perasaan para seniman lainnya di Jawa Timur. Menyandang profesi sebagai seniman tradisional, mereka harus bersaing dengan industri kesenian modern yang dengan dukungan manajemen profesional begitu menikmati regulasi ekonomi yang amat menguntungkan para pebisnis di industri ini.

Di pihak lain, pemerintah terasa tidak adil karena mengabaikan profesi seniman. Seolah-seolah mereka berbeda dengan jenis profesi lain seperti petani, buruh, guru, atau para pengusaha itu yang justru kerap memperoleh kemudahan dan fasilitas negara secara berlebihan.

Choirul Anwar, seniman Jemblung, asal Kediri, juga merasakan keprihatinan serupa. Komentar seniman inipun lebih tajam. ”Dinas-dinas yang mengurusi kesenian di pemda tak memiliki komitmen yang jelas.” Banyak pejabat, kata Anwar lebih lanjut, tidak mengerti seluk beluk kesenian dan kehidupan para seniman. ”Disparta (Dinas Pariwisata, Red.) maunya seni hanya tampilan sesaat. Usai tampil tak ada pembinaan, apalagi memberi dana,” sambungnya penuh kejengkelan.

Pandangan serupa juga dilontarkan Sumitro Hadi dan Mbok Temu yang seniman Gandrung asal Banyuwangi. Menurut Sumitro, program pemerintah selama ini hanya sebatas gebyar-gebyar. Ia pun menyindir prilaku para birokrat pariwisata yang sering memanfaatkan seniman demi memperoleh proyek yang bernilai jutaan rupiah. ”Kebutuhan seniman di daerah tak diakomodasi. Birokrasi hanya mengejar proyek untuk mendapatkan dana pemerintah,” kata Hadi.

Mbok Temu rupanya memendam cerita sendiri. Penari Gandrung yang kaset dan CD-nya laris di pasaran ini mengaku pernah diundang ke Surabaya. Di ibu kota propinsi ini ia dianugerahi selembar penghargaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. ”Hanya itu tok. Sebatas itu,” demikian komentar perempuan yang tinggal di kampung Kemiren ini.

Kebijakan Top-down

Penghargaan, festival-festival dan gebyar-gebyar inilah rupanya yang menjadi program dinas-dinas terkait dengan pengelolaan kebudayaan. Bukan program pengembangan kebudayaan rakyat agar lebih dinamis. Bukan pula perbaikan nasib para seniman dengan kemudahan dan fasilitas bagi mereka.

”Aneh, kayaknya pemerintah punya program sendiri.” Begitu kata Autar Abdilah yang bersama para seniman pernah mengusulkan program talangan untuk dana produksi seniman kepada pemerintah, namun ditolak. Apalagi seperti dibenarkan Sinarto yang wakil ketua Taman Budaya Pemprov Jatim, pemerintah katanya memiliki rencana pembangunan sendiri yang tidak mengharuskan keterlibatan seniman dalam penentuan maupun penyusunan anggaran.

Pantas sajalah kalau para seniman mengeluh karena sebagian besar mereka ternyata tidak memperoleh manfaat dari program-program kebudayaan yang dibiayai dana APBD ini. Tercatat, misalnya, total dana RAPBD Propinsi Jatim tahun 2007 yang dianggarkan untuk pengembangan kebudayaan yang disalurkan lewat Dinas Pendidikan sebesar 28 milyar lebih. Belum lagi yang disalurkan lewat Dinas Pariwisata yang mencapai 22 milyar lebih, selain juga tersebar dinas dan biro kebudayaan lain.

Sayangnya, diakui oleh Rofi Munawar yang Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, seperti tahun anggaran sebelumnya sebagian besar dana tersebut digunakan untuk belanja internal dinas ketimbang untuk pelayanan publik seniman sendiri.

Seperti tercermin dalam program kerjanya, selain itu dana-dana tersebut biasanya mengucur guna membiayai festival-festival atau proyek-proyek lain yang disusun secara elitis dan hanya melibatkan sejumlah seniman saja. Tak bisa dimungkiri, program-program pemerintah pun cenderung monoton

“Dinas-dinas itu tidak kreatif, tidak ada terobosan baru. Mereka tidak menawarkan program yang lebih menarik untuk kemajuan kesenian. ” Demikian ujar Suyoto, Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim saat dimintai komentar. Pendapat tersebut rupanya diamini oleh Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa. Masruroh Wahid menyatakan, Dinas Pendidikan dan Pariwisata belum memberikan peluang para seniman untuk berpartisipasi dalam pengembangan kesenian. “Terkesan program-program itu hanya rutinitas belaka. Tak ada yang baru,” ujar politisi perempuan kelahiran Jombang ini.

Fakta ini rupanya bukan omong kosong. Jajaran birokrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pun mengakuinya. Effi Wijayanti tak menampik kalau pemerintah daerah selama ini tidak memiliki program yang relatif baru. Hampir semua program mengkopi program sebelumnya seperti pelatihan dan lokakarya-lokakarya. ”Untuk pengembangan kesenian kami pun mengadakan festival kesenian secara periodik,” jelas staf subdin kebudayaan ini tanpa merinci lebih jauh bentuknya seperti apa dan siapa yang terlibat dalam gebyar festival semacam itu.

Kebijakan top-down. Barangkali itulah kata yang pas untuk menilai penyusunan program dan rencana anggaran kebudayaan di hampir semua pemerintah daerah/kota di Jawa Timur. Meski, fenomena ini hampir selalu ditampik para birokrat kebudayaan yang mengklaim keterlibatan para seniman dalam setiap kepanitiaan festival.

Tapi buru-buru klaim ini dibantah para seniman sendiri. Keterlibatan seniman seperti yang pernah difasilitasi oleh Biro Taman Budaya akhir 2006 lalu hanya pemanis belaka. Beragam evaluasi dan masukan kepada pemerintah tidak menjamin perbaikan program, kata Autar Abdilah, salah satu seniman yang juga anggota Dewan Kesenian Surabaya ini.

Minim partisipasi

Di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kaum seniman, staf pengajar di Unesa Surabaya ini menguak cerita menarik. Katanya, selama ini pemerintah menganggap seniman tidak mampu mandiri. Tak memiliki pengetahuan dan manajemen yang baik. Selain itu para seniman dinilai sering terlibat dalam konflik antar sesama mereka sendiri, sehingga menjadi alasan untuk membatasi partisipasi mereka. Benarkah anggapan ini?

Jawaban jelas ada di benak kaum seniman sendiri. Partisipasi dalam kebijakan anggaran sangat ditentukan oleh tekad mereka menepis anggapan itu. Dan tentu saja, tekad untuk merebut apa yang menjadi hak para seniman sendiri. [Liputan oleh Edi, Bas, Fiq]

Dimuat di Harian Surya, 04 Februari 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

February 2007
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: