Home » Fragmen Budaya di Media Massa » Golkar: Rekomendasi Departemen Budaya

Golkar: Rekomendasi Departemen Budaya

Arsip

Jawa Pos, Rabu 21 Februari 2007

Rekomendasi Departemen Budaya

JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Seminar Bidang Budaya, Pariwisata, dan Pemberdayaan Wanita DPP Partai Golkar mengusulkan pembentukan Departemen Kebudayaan Nasional. Usul itu disampaikan karena lembaga tersebut didorong untuk memperbaiki citra Indonesia yang semakin memburuk.

Dalam rakornas juga diputuskan agar DPP menyerahkan rekomendasi tersebut kepada fraksinya di DPR. Masukan itu diharapkan bisa diperjuangkan dalam pembahasan RUU Kementerian Negara. “Hari ini juga, rekomendasi tersebut kami serahkan ke fraksi,” ujar Ketua Pengarah Pelaksana Rakornas dan Seminar Bidang Budaya, Pariwisata, dan Pemberdayaan Wanita DPP Partai Golkar Dharma Oratmangun kemarin.

 

Rakornas tersebut berlangsung pada 18-21 Februari 2007. Berbagai pembicara, termasuk Ketua Umum Jusuf Kalla, memandang perlu dibentuknya Departemen Kebudayaan Nasional untuk membangun kembali citra Indonesia yang semakin runtuh pascareformasi.

 

“Secara tersirat dalam arahannya, ketua umum DPP Partai Golkar menyebut perlunya hal itu,” tambah Dharma. Namun, dalam sambutannya, Kalla menginginkan pembentukan Departemen Kebudayaan Nasional tidak didasarkan atas usul yang bersifat top down (dari atas ke bawah), tetapi bottom up atau muncul dari bawah.

 

Pembentukan Departemen Kebudayaan secara terpisah dari Departemen Pariwisata penting karena saat ini budaya bangsa di Indonesia tidak lagi menjadi lokomotif, tetapi hanya gerbong. Artinya, kebudayaan hanya menjadi bagian kecil dari kehidupan berbangsa dan bernegara. “Padahal, kebudayaan adalah saka guru dari semua persoalan bangsa,” ujarnya.

 

Ketua Bidang Budaya, Pariwisata, dan Pemberdayaan Wanita DPP Partai Golkar Juniwati Masjchun Sofwan mengatakan, aspek budaya menjadi persoalan penting di tengah kacau-balaunya kehidupan bangsa Indonesia. Seharusnya, semua penyelesaian masalah bangsa dimulai dari persoalan budaya yang mengatur semua perilaku kehidupan umat manusia.

 

Karena itu, Partai Golkar mengharapkan kebudayaan ditempatkan pada posisi strategis dalam pembangunan nasional. Juniwati juga mengimbau kepada pers, khususnya pertelevisian, untuk ikut membangun budaya bangsa yang ramah tamah dengan memperbaiki materi tayangannya. “Tidak hanya melulu masalah kekerasan, gosip, serta hal-hal yang mengarahkan bangsa ini kepada kehidupan tidak berbudaya dan beretika,” tegasnya.(cak)

 

 

 

 


1 Comment

  1. Luthfi says:

    tinggal drag aja menu statnya ke bawah
    ato
    daftar layanan sitemeter, lalu masukkan scriptnya dibawah script peta (jadi satu text widgets)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,459 hits

Kalender

February 2007
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: