Home » Politik Budaya » Islam Kutai dan Persinggungan Politik

Islam Kutai dan Persinggungan Politik

Arsip

Belakangan ini, sebenarnya sejak berlakunya otonomi daerah, suara-suara menuntut formalisasi syariat atau pemberlakuan budaya tertentu sebagai identitas daerah, begitu nyaring terdengar. Tak terkecuali beberapa daerah di Kalimantan Timur, yang mengaitkan diri sebagai pewaris pusat penyebaran Islam Nusantara.

Banyak orang yang sekadar jatuh dalam kubu-kubuan: pro-kontra atau setuju-tak setuju. Tetapi tak sedikit orang yang mau melihat kompleksitas persoalan.

Pertumbuhan awal

Kita tak mungkin melupakan sejarah. Daerah-daerah yang kini meliputi Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, dan Bontang adalah warisan dari dua kekuasaan kerajaan besar. Kutai Martadipura yang diperintah oleh Mulawarman dan Kutai Kartanegara dengan rajanya yang pertama, Aji Batara Dewa Sakti (1300-1325).

Tercatat ajaran Islam baru dikenal di wilayah ini berkat jasa dua ulama besar: Syekh Abdul Qadir Khatib Tunggal yang bergelar Datok Ri Bandang dan Datok Ri Tiro yang dikenal dengan gelar Tuanku Tunggang Parangan. Keduanya datang ke Jaitan Layar, ibu kota Kutai Kartanegara saat itu, sekarang Kutai Lama, setelah mengislamkan raja dan rakyat Kerajaan Goa-Tallo. Tak beberapa lama, sekitar akhir 1605, raja dan rakyat Kutai menjadi pemeluk agama Islam.

Diakui strategi dakwah dua ulama besar ini memang jitu. Yakni mendekati raja atau penguasa setempat terlebih dulu untuk menyakini kebenaran atau kebaikan agama baru. Benar. Ketika Raja Mahkota (1565-1605) memasuki agama Islam, serentak para pembesar kerajaan dan rakyat mengikuti jejak raja. Islam menjadi agama negara dan nafas sistem pemerintahan, dan sejak itu mulailah era baru pengembangan Islam. Islam diwartakan lewat pendekatan kekuasaan.

Setelah Aji Dilanggar yang menggantikan ayahandanya wafat, ia segera digantikan puteranya, Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa. Di bawah pemerintahan raja inilah, perluasaan dakwah Islam semakin cepat. Kerajaan Kutai Martadipura adalah negara tetangga yang diliriknya.

Lantaran Kerajaan yang berkedudukan di Muara Kaman ini menolak mentah-mentah ajakan masuk Islam, maka pecahlah perang dahsyat yang akhirnya dimenangi oleh penguasa Kutai Kartanegara. Setelah itu Kerajaan Kutai dirubah namanya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan Rajanya bergelar Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa Ing Matadipura. Pada masa ini, Islam mulai menyebar di sepanjang Sungai Mahakam dan beberapa wilayah yang dewasa ini berada dalam wilayah Kotamadya Samarinda.

Persinggungan agama dan politik

Segera nampak jelas rupanya mengapa pertumbuhan Islam di Kalimantan Timur dan umumnya di luar Jawa lainnya relatif bisa bergerak cepat. Yang segera bisa dibedakan dengan perkembangan Islam di Jawa yang ditempuh oleh para wali melalui apa yang disebut sebagai dakwah kultural, baik melalui perdagangan maupun perkawinan. Yang terakhir ini sering kita dengar berlangsung secara damai dan penuh persahabatan, sementara syiar yang diwartakan lewat pendekatan kekuasaan justru melahirkan kekerasan dan perang.

Bukan hanya di wilayah Kalimantan Timur dakwah Islam berlangsung penuh ketegangan. Cerita tentang Islamisasi melalui penguasaan struktur politik juga berlangsung di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17. Raja Tallo memeluk Islam dengan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam, dan disusul kemudian Raja Gowa yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Alauddin.

Di bawah dua penguasa politik ini, Islam bukan hanya didengung-dengungkan dengan gegap gempita melalui corong pusat-pusat kekuasaan politik formal, penuh tekanan dan paksaan di daerah kekuasaan Gowa-Talo. Tapi juga di wilayah beberapa kerajaan tetangganya. Sebagian memang berhasil diislamkan dengan mulus, tapi tak sedikit raja-raja yang enggan meninggalkan keyakinan lamanya. Sejarah lalu mencatat perang yang berkobar hebat antara aliansi tiga kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng yang bersatu padu melawan Gowa-Tallo. Meskipun banyak sejarawan yang cenderung meyakini motif politik ketimbang agama di balik pertumpahaan darah yang mengerikan itu.

Agama, dan politik yang bersifat duniawiah itu rupanya memang sulit dipisahkan, manakala keduanya erat bersinggungan. Ajaran agama yang mulanya mewartakan kedamaian, tiba-tiba tumbuh menjadi sosok yang menakutkan ketika bersentuhan dengan kekuasaan. Di tangan para elit politik, kadang yang profan dan duniawi begitu mudahnya dibungkus baju kesakralan dan kesucian. Anehnya di seberang sana, mereka “yang lain”, yang “berbeda” dari keyakinan penguasa lantas dipandang musuh, lawan yang musti disingkirkan…

Mahkamah Islam

Dalam perkembangannya, entah sejak kekuasaan siapa, kehadiran Mahkamah Islam menjadi salah satu simbol penting “manunggal”-nya kekuasaan sultan sebagai kepala pemerintahan, sekaligus pimpinan keagamaan. Melalui lembaga ini Islamisasi bukan hanya digalakkan, tetapi setiap aliran dan paham keagamaan yang berada dalam seluruh lingkup wilayah kerajaan diawasi dan dikontrol. Setiap tempat dan kota ditunjuk penghulu-penghulu sebagai kepanjangan tangan Mahkaman Islam Kerajaan. Seperti di Sanga-Sanga yang terkenal dengan Penghulu KH. Mohammad Nasheer.

Suatu peristiwa menarik terjadi pada 1928. Seorang ulama lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, Argub Ishak diadili dan diusir dari Kutai karena mengajarkan paham yang bertentangan dengan paham resmi kerajaan.

Diceritakan Argub Ishak selama beberapa hari memberikan ceramah terbatas kepada sejumlah anak muda. Ia mendakwahkan paham baru yang dibawanya dan dalil-dalil yang memperkuat ajarannya. Disadari ajaran yang didakwahkan berbeda, Ishak lalu dilaporkan kepada H. Aji Pangeran Sosro Negoro, Ketua Mahkamah Islam waktu itu (1926-1935). Setelah melalui serangkaian interogasi yang melelahkan, Ishak diketahui mengajarkan paham Ahmadiyah. Detik itu pula, Argub Ishak dinyatakan bersalah dan diminta meninggalkan tanah Kutai.

Hal serupa sebenarnya telah terjadi sekitar tahun 1926. Seorang ulama Muhammadiyah asal Sanga-Sanga yang berjalan memasuki Tenggarong untuk menyiarkan “paham baru” terpaksa harus gigit jari. Pasalnya, pemerintah kesultanan melalui Mahkamah Islam tak mengizinkan penyebaran paham baru itu demi menjaga ketenangan masyarakat.

“Yang lain” berhak hidup

Rasanya, dua peristiwa di atas cukup memperlihat bagaimana sebuah keyakinan bisa diklaim sebagai satu-satunya kebenaran, dengan akibat meniadakan keyakinan yang lain. Melalui kekuasaan, klaim kebenaran bukan hanya direngkuh, tapi juga ditentukan dalam batas-batas mana kebenaran yang dimiliki orang lain berhak hidup dan tumbuh berkembang.

Entah bagaimana ceritanya, dulu tiba-tiba penduduk Kutai bisa terbelah ke dalam dua kategori sosiologis: “Halo” dan “Dayak”. Yang pertama dilekatkan orang Kutai yang memeluk Islam, sementara yang terakhir ditempelkan mereka yang setia pada tradisi lamanya. Entah mengapa pula, Supinah, sang dukun Balian di sebuah dusun di Kutai Kartanegara selalu dibingungkan mengapa “Islam lama” membolehkan praktek Balian, sementara “Islam baru” mengharamkannya; mengapa gereja yang satu selalu mengusik profesinya sebagai “praktek orang hutan”, sedangkan gereja yang lain bersikap tak ambil peduli.

Dan entah bagaimana, tradisi saling-mengambil (sinkretisme) yang menjadi sunatullah dalam sebuah dialog kebudayaan, hendak dimurnikan dalam identitas yang tunggal. []

* Dimuat di Harian Kaltim Post. Hasil kerjasama Yayasan Desantara , Naladwipa Institute, dan Kaltim Post. Minggu, 4 Maret 2007. Lihat juga di situs Desantara: http://desantara.org

 

 


4 Comments

  1. joeli says:

    Salam Mr. Mh. Nurul Huda.
    Terima kasih atas naskah ini.
    Ini sangat memberikan tambahan informasi kepada saya khususnya.
    Cuma ada sedikit perbedaan dg yg selama ini saya fahami tentang sejarah masuknya islam di Kutai. sepemahaman saya, perang antara Kutai Martadipura vs. Kutai Kartanegara terjadi sebelum masuknya islam ke ranah kekuasaan Kutai Kartanagara. Jadi setelah Kutai Martadipura ditaklukan oleh Kutai Kartanegara barulah Islam datang dengan penuh kedamaian.
    erima kasih.

  2. Baik2 aja. anda gimana kabarnya?
    Mas kus, saya mau klarifikasi sebenarnya saya sama sekali tidak pernah di LKiS atau bekerja di LKiS. Atau…. muungkin anda salah orang… maklum Nurul Huda itu nama pasaran ..hehhe….
    Tapi ala kulli hal, thanks kunjungannya..

  3. kuss says:

    Hai. Pakabar? Setelah dari LKiS saiki nang endi? Salam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

March 2007
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: