Home » Fragmen Budaya di Media Massa » Hak Ulayat Sakai Diabaikan

Hak Ulayat Sakai Diabaikan

Arsip

Sumber: Kompas, Senin, 26 Maret 2007

Payung Hukum Sebenarnya Ada, Tergantung Niat Baik Pemda

Duri, Kompas – Masyarakat Sakai—salah satu suku asli di Provinsi Riau—kini kian terdesak karena hutan ulayat warga hilang akibat pembukaan hutan untuk perkebunan sawit yang diizinkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pemerintah dinilai tidak melindungi tanah ulayat warga Sakai yang menopang kelangsungan kehidupan mereka.

Abdul Karim, Bathin Batuah, pemimpin Sakai wilayah Batuah, Sabtu (24/3), mengemukakan, pembukaan hutan seperti itu biasa dilakukan oleh pemilik hak pengusahaan hutan (HPH) serta pengusaha kelapa sawit, dan selalu tidak memedulikan hukum adat suku Sakai. “Pemerintah sama sekali tak peduli dengan hak ulayat dan hutan ulayat yang ratusan tahun kami jaga. Seenaknya diserobot dan diberikan kepada pengusaha HPH, dan perkebunan kelapa sawit. Dulu, hampir semua wilayah Duri, Kandis, hingga Dumai—semuanya di Provinsi Riau ini—adalah tanah ulayat kami, di dalamnya ada hutan adat, hutan larangan, dan hutan perladangan,” kata dia.

Hutan adat hanya boleh diambil hasilnya, tetapi pohonnya tidak boleh ditebang. Hasil hutan yang boleh diambil di antaranya madu lebah di pohon dan damar. Sedangkan hutan larangan, yang berada di sepanjang sungai, juga tidak boleh ditebang agar ekologi sungai tetap terjaga. Hutan perladangan boleh ditebang untuk ladang dengan sistem rotasi.

Berdasarkan penelitian antropolog Jerman, Moszkowski, tahun 1900, wilayah perbathinan Sakai meliputi Minas, Belutu, Tingaran, Sinangan, Semunai, Panaso, dan Borumban. Wilayah itu terbentang antara Minas hingga Kota Dumai. Komposisi masyarakat Sakai terbesar ada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. “Kompleks permukiman Chevron di Duri itu dulu juga milik Bathin Batuah, yang kami wakafkan tahun 50-an,” ungkap Abdul Karim.

Ada payung hukum
Pakar Hukum Pertanahan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria Soemardjono mengatakan, perlindungan terhadap tanah ulayat bisa dilakukan jika pemerintah kabupaten memiliki niat baik untuk melindungi masyarakat asli.

“Payung hukum untuk melindungi tanah ulayat itu sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Jika masyarakat Sakai sudah punya peta tanah ulayat mereka, seharusnya sekarang tinggal dipetakan ulang,” ujar Maria.

Maria menambahkan, penetapan batas tanah ulayat harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal, para akademisi, dan organisasi sosial politik lokal agar tak ada silang sengketa di kemudian hari. “Sejauh ini sudah ada dua daerah yang membuat perda untuk melindungi masyarakat adat, yaitu Baduy di Banten dan Lundayah di Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau, bisa mencontoh dua daerah ini,” tutur dia.

Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri mengatakan hingga saat ini belum ada produk hukum Pemkab Bengkalis yang mengatur penjualan tanah ulayat suku Sakai. Tetapi, kami tetap melakukan advokasi penyadaran ke masyarakat,” tutur Johansyah.

Dijual murah
Menurut Abdul Karim, sebagian warganya ada juga yang terbujuk untuk menjual tanah ulayat dengan harga murah. Tindakan ini dilakukan warga karena hasil hutan semakin berkurang, sedangkan kebutuhan masyarakat terus bertambah.

“Aturan adat kami ada larangan menjual tanah ulayat, tapi warga terdesak ekonomi sehingga mudah dibujuk. Ini tidak akan terjadi bila aparat setempat seperti kepala desa, camat, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mengeluarkan sertifikat atas tanah ulayat yang dijual itu,” kata Karim.

Husein, warga Sakai, menceritakan, tahun 1996 dia menukar tanahnya seluas 20 hektar kepada orang luar Sakai dengan rumah tembok tipe 37. Tindakan ini dilakukannya karena terdesak kebutuhan ekonomi.

“Para pembeli umumnya langsung mendapatkan sertifikat tanah yang diperoleh setelah bekerjasama dengan kepala desa atau lurah, serta camat. Sementara, hutan ulayat yang digunakan warga Sakai tidak mempunyai surat tanah,” tutur Husein. (AIK/ART)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

March 2007
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: