Home » Politik Budaya » Khudri Arsyad: Perencanaan anggaran kita Abai terhadap kesenian

Khudri Arsyad: Perencanaan anggaran kita Abai terhadap kesenian

Arsip

Wawancara:
Khudri Arsyad, Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi NGO, Sulsel

“Perencanaan Anggaran kita Abai terhadap Kesenian”

Desantara : Bagaimana penyusunan dan pembahasan APBD tahun ini?
Khudri : Penyusunan anggaran di DPRD lebih banyak diwarnai oleh rasionalisasi untuk kepentingan anggaran berulang, seperti gaji pegawai, pengadaan sarana kantor dan hal-hal berkaitan dengan pembangunan fisik. Perdebatannya tidak mengarahkan pada apa sebenarnya yang dibutuhkan rakyat. Selain itu proses perencanaannya tidak berangkat dari basis masalah, melainkan dari prioritas program. Sementara anda tahu agenda prioritas sudah ditentukan dari atas.

Desantara : Sejauhmana porsi sektor kesenian dan kebudayaan memperoleh perhatian dalam perbincangan APBD?

Khudri : Selama ini yang saya amati, proses penentuan anggaran lebih banyak mengarah kepada pembangunan fisik. Padahal RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) propinsi jelas ada hal yang berkaitan dengan seni dan budaya. Namun pada saat penetapan rancangan anggaran sektor semacam ini tak diperhitungkan sama sekali.

Desantara : Kenapa begitu, bisa Anda jelaskan?
Khudri : Pemerintah Sulawesi Selatan tidak menganggap persoalan kebudayaan dan kesenian sebagai sesuatu yang penting. Ini berkaitan dengan cara pandang mereka yang melihat penting-tidaknya sesuatu hanya dari sisi ekonomi. Misalnya, dilihat dari PAD-nya, sektor kesenian dan kebudayaan hanya menyedot pendapatan daerah sebesar 200 juta saja.

Desantara : Berapa sebenarnya besar anggaran untuk sektor kebudayaan jika dibandingkan dengan besaran di sektor lain?
Khudri : Untuk anggaran tahun 2007 jumlahnya hanya 15.058.557.030. Bandingkan dengan PU yang lebih dari 155 milyar. Anda jangan terjebak dengan angka 15 milyar lebih itu, karena anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk gaji dan honor pegawai, sisanya untuk pembangunan dan perawatan gedung kesenian atau acara-acara seremonial lainnya. Jadi jangan pernah berharap dari sekian anggaran itu bisa sampai ke para seniman di daerah. Kalaupun ada seniman yang merasakan hanyalah mereka yang selama ini merepresentasikan dirinya sebagai seniman, yang dekat dengan kekuasaan. Anggaran yang diserap oleh kelompok-kelompok ini ujung-ujungnya digunakan untuk membangun konstituen. Jadi mereka me-lobby bagian anggaran kesenian bukan untuk kepentingan seni dan budaya, tapi untuk kepentingan politik mereka sendiri.

Desantara : Bagaimana keterlibatan seniman sendiri dalam perencanaan anggaran?
Khudri : Ya… kalangan seniman sama sekali tidak pernah dilibatkan. Mereka yang terlibat adalah orang-orang yang selama ini mengaku seniman dan merepresentasikan seniman yang kini duduk di dewan. Proses pengaturan anggaran juga lebih mementingkan prosedur formal tanpa melihat dan mendengarkan aspirasi masyarakat lokal atau para seniman.

Desantara : Bagaimana mekanisme Musrembang (Musyawarah Rencana pembangunan) selama ini, bukankah partisipasi masyarakat (seniman) ditingkat desa bisa dioptimalkan?
Khudri : Susah, karena Musrembang biasanya digiring untuk meminta dana pembangunan fisik, bukan yang berkaitan dengan masalah budaya dan seni. Masyarakat sendiri sebenarnya sudah terjebak dengan merancang pembangunan fisik seperti ini, seperti pembangunan jalan, jembatan, pagar dan lain-lain. Soal-soal yang berkaitan dengan seni dan budaya sama sekali tak disinggung. Rupanya ini disengaja … ini sudah jadi rancangan dari politik anggaran kita.

Desantara : Bila demikian apa yang mesti dilakukan para seniman?
Khudri : Para seniman harus didorong agar terlibat dalam perencanaan. Dalam Musrembang, mereka tidak hanya menunggu tapi harus pro-aktif. Misalnya ikut melihat Renstra (Rencana Strategis) dan rencana kerja Pariwisata. Karena selama ini Renstra lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan instansi, bukan kepentingan kebudayaan dan kesenian itu sendiri.

Desantara : Untuk pemerintah?
Khudri : Jika pemerintah hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, maka seni dan kebudayaan pasti juga akan dilihat dalam konteks kepentingan ekonomi semata. Menurut saya paradigma ini keliru, sebab kesenian dan kebudayaan sesungguhnya adalah modal dasar dan modal sosial bangsa kita. Jadi sektor kesenian dan kebudayaan tidak semestinya hanya diorientasikan untuk peningkatan PAD, sebab ada yang lebih subtansial dari itu.[]

Pewawancara: Syamsurijal Adhan. Dimuat di Harian Fajar, Atas kerjasama Yayasan Desantara, LAPAR Makasar dan Harian Fajar Makassar.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

March 2007
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: