Home » Politik Budaya » Paradigma Budaya dan Politik Anggaran Kita

Paradigma Budaya dan Politik Anggaran Kita

Arsip

Oleh: Mh. Nurul Huda, Syamsurijal Adhan

Sejak awal Orde Baru, kebudayaan selalu memperoleh perhatian pemerintah. Bahkan negara menyusun anggaran jutaan rupiah untuk membiayai proyek yang diberi nama revitalisasi kebudayaan ini. Bantuan kebudayaan ini masih tetap bergulir hingga kini. Sayangnya, pemahaman atas paradigma kebudayaan yang keliru membuat politik anggaran terasa ngawur, selain amat minim dan tak menyentuh kepentingan para pelaku budaya.

Tanggal 8 Maret 2007 yang lalu, ketukan palu pimpinan sidang di depan para wakil rakyat yang memenuhi ruangan sidang gedung DPRD Sulawesi-Selatan, menandai pengesahan rancangan APBD periode 2007-2008. Sidang kali ini berjalan aman dan lancar, meski –seperti biasanya– disertai sedikit bumbu-bumbu perdebatan sebelum akhirnya rancangan itu disepakati secara bulat.

Diskusi yang nampak serius dan subtansial pun tak ditemukan selama proses pembahasan rancangan tersebut. Ini disebabkan karena program-program yang direncanakan hanya mengulang kembali program yang telah dijalankan pada periode sebelumnya. Begitu pula alokasi anggarannya.

“Pembahasan anggaran mudah ditebak, sebab hanya berputar-putar soal itu dan itu saja. Seperti biaya-biaya berulang untuk instansi, gaji dan pembangunan fisik,” ujar Khudri Arsyad, seorang aktifis pemantau anggaran daerah setempat.

Pernyataan aktifis yang juga dikenal sebagai ketua Forum Informasi dan Komunikasi Non-Government Organization (FIK-NGO) Sulawesi Selatan ini cukup beralasan bila kita memeriksa kembali APBD Pemda Sulawesi Selatan dalam tiga tahun belakangan ini.

Pada tahun anggaran 2005-2006, misalnya, anggaran pembangunan yang berjumlah sekitar 472,5 milyar, sebesar 66,4 milyar dihabiskan untuk biaya administrasi, sementara 68,4 milyar digunakan untuk pembangunan sarana-sarana fisik. Demikian pula anggaran tahun 2006-2007 yang berjumlah 501,6 milyar dan anggaran periode 2007-2008 yang sebesar 874 milyar lebih banyak dibelanjakan untuk soal-soal pembangunan fisik dan ekonomi.

Tentu saja jumlah tersebut sangat besar, bukan? Coba bandingkan dengan anggaran sektor kebudayaan dan kesenian yang besarnya bisa dibilang amat minim.

Taruhlah bila anggaran kebudayaan dan kesenian itu tercakup dalam sektor pariwisata. Maka pada tahun anggaran 2005-2006 tercatat sebesar 6 milyar lebih untuk sektor pariwisata, sementara anggaran di sektor yang sama pada periode tahun 2006-2007 dan 2007-2008 masing-masing sekitar 7 milyar dan 9 milyar. Tapi harap maklum, lantaran sektor budaya dan kesenian hanya salah satu bidang saja di sektor pariwisata, maka dana tersebut tentu saja tak seluruhnya teralokasikan dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Malah, seperti pengakuan kepala seksi kesenian Dinas Pariwisata Sul-sel, Andi Sundari, sebagian besar anggaran tersebut mengalir untuk belanja gaji pagawai dan promosi wisata.

Selain pos pariwisata, sebenarnya ada pos anggaran lain dimana sektor kebudayaan tercakup di dalamnya, yakni pos pelayanan dasar yang besarnya mencapai 15 milyaran lebih untuk sektor kebudayaan. Sayangnya, entah kemana saja dana itu mengalir, kenyataannya berdasarkan penuturan Andi Sundari alokasi anggaran khusus untuk kesenian hanya sekitar 700 juta rupiah saja.

Keterangan pejabat Dinas Pariwisata ini amat klop dengan pengamatan Khudri Arsyad bahwa sebenarnya mustahil anggaran kebudayaan ini menyentuh langsung kebutuhan kaum seniman. “Pasalnya alokasi anggaran ini nyaris habis untuk gaji pegawai, biaya perawatan dan pembangunan gedung-gedung kesenian saja,” tandas pria yang dikenal sangat kritis ini sambil memperlihatkan rincian APBD periode 2007-2008 yang baru disahkan awal bulan lalu.

Menurut data rincian tersebut, anggaran sektor kebudayaan yang mencapai 15 milyaran rupiah itu dibelanjakan untuk gaji pegawai sekitar 5,8 milyar, belanja langsung sebesar 9,2 milyar, lalu belanja terkait dengan pegawai lagi sebesar 1,4 milyar lebih. Dari anggaran itu pula biaya sebesar 7,4 milyar lebih dialokasikan untuk keperluan pengadaan hal-hal fisik, perawatan dan pembangunan gedung-gedung kesenian, melalui pos belanja barang dan jasa. Sementara dana yang diperkirakan mengalir langsung ke para seniman, yang disebut dengan belanja modal, hanya sebesar 341 jutaan saja.

Diharapkan juga alokasi dana yang langsung menyentuh kaum seniman dan budayawan setempat bersumber dari pos belanja langsung yang rinciannya berasal dari gaji pegawai dan belanja barang dan jasa. Namun, sayangnya belum ada data valid yang mencatat realisasi riil alokasi anggaran bagi kalangan seniman ini.

“Jangankan menerima, tahu anggaran itu pun tidak,” ujar Ansar Ropu dan Dg Mile, dua orang seniman senior asal Sulawesi Selatan saat dimintai komentarnya soal anggaran bantuan pemerintah ini, minggu lalu.

Politik anggaran tanpa orientasi kebudayaan
Mengapa politik anggaran kita tak menyentuh kaum seniman dan budayawan?

Simaklah pendapat Khudri Arsyad berikut ini. Menurutnya, hal itu karena pemerintah dan para wakil rakyat kurang memperdulikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembangunan mental dan kebudayaan masyarakat.

“Selama orientasi pembangunan kita adalah pertumbuhan ekonomi semata, maka jangan harap bidang kesenian dan kebudayaan akan tersentuh anggaran secara signifikan,” tandas pria berkacamata ini. Menurut Khudri, pemerintah selama ini cenderung memperlakukan kesenian dan kebudayaan sebagai aset ekonomi belaka. Padahal, tandasnya, kebudayaan adalah ekspresi kultural masyarakat yang bisa menjadi modal sosial bangsa. Sayangnya, kebudayaan dan kesenian sebagai arena mengekspresikan keragaman kultural masyarakat yang penuh toleransi ini tak memiliki daya dukung politik yang memadai dari para wakilnya di parlemen setempat.

Celakanya, anggaran kesenian yang jumlahnya memang minim ini, justru lebih banyak dimanfaatkan untuk acara-acara seremonial, seperti lomba festival-festival yang diselenggarakan tiap bulan di masing-masing kabupaten. Melalui festival ini hanya penampilan yang dianggap terbaiklah yang memperoleh bantuan, yang biasanya disebut uang pembinaan. Sementara kesenian yang dianggap tak memenuhi unsur estetika dan tak layak jual, diabaikan begitu saja.

Jumlah bantuan inipun sebenarnya tidaklah besar. Bahkan karena saking kecilnya, Andi Sundari, kepala seksi kesenian Dinas Parawisata, pun enggan menginformasikan. Tapi bila besaran bantuan ini selaras dengan kesaksian Eka, seorang seniman/Bissu di Sigeri, Pangkep, jumlahnya tak lebih dari 1,5 juta rupiah saja.

Inilah wajah politik anggaran kita. Selain tiadanya transparansi dalam pengelolaan, masyarakat khususnya kaum seniman dan budayawan tak pernah dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Kaum seniman dan budayawan seringkali hanya direpresentasikan, ketimbang merepresentasikan dirinya secara langsung dalam kebijakan politik negara.[]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

March 2007
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: