Ahmadiyah Dilarang Dakwah

SKB Ditandatangani Bupati, Kapolres, dan Kajari 

TASIKMALAYA, (Pikiran Rakyat, Kamis, 5 Juli 2007)

Penganut aliran Ahmadiyah di Kab. Tasikmalaya dilarang melakukan dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, semua papan nama atas nama lembaga Ahmadiyah harus segera dicopot.

 

Demikian salah satu bagian dari isi surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tasikmalaya Syatrisman, Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Suntana, Kapolres Kabupaten Tasikmalaya AKBP Adityawarman, dan Dandim Tasikmalaya, Letkol Inf. Puji Cahyono, Rabu (4/7), di ruang kerja bupati.

Bupati Tatang Farhanul Hakim, didampingi Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, SKB ini dibuat untuk mempertegas SKB yang pernah dikeluarkan pada tahun 2005. Intinya, semua aktivitas Ahmadiyah harus dihentikan dan minta pemerintah pusat menutup Ahmadiyah.

 

“Terlebih lagi, keberadaan Ahmadiyah di daerah Tasikmalaya, belakangan ini, semakin meresahkan masyarakat. Sehingga, kita semua sepakat untuk mengambil langkah-langkah strategis, sebagaimana dituangkan dalam SKB yang ditandatangani pada hari ini,” katanya.

 

Sebelum dilakukan penandatanganan SKB, para pejabat terlibat pembicaraan serius, menyangkut berbagai aliran keagamaan di Tasikmalaya. Hadir dalam kesempatan itu, selain para pejabat dari kepolisian, kejaksaan, juga hadir Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya, perwakilan ulama, dan pejabat di lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Mereka, selama kurang lebih dua jam, membahas draf akhir SKB. Setelah disepakati, SKB tersebut langsung ditandatangani oleh pejabat terkait.

 

Koreksi

Pembahasan yang dilakukan kemarin, kata Tatang, merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Sehingga, pada pembahasan kemarin, tidak terlalu alot untuk memutuskannya. “Draf awal sudah dibuat, saat pembahasan waktu lalu. Hari ini, hanya koreksi sedikit untuk isi SKB, lalu ditandatangani,” katanya.

 

Sebagaimana diketahui, reaksi terhadap Ahmadiyah di Tasikmalaya, belakangan ini meningkat. Beberapa kali aksi massa memprotes keberadaan Ahmadiyah. Termasuk, langsung melakukan aksi di kantor Ahmadiyah di Singaparna. Lalu, ribuan massa juga mendesak ke dewan, untuk menuntut pembubaran Ahmadiyah.

 

Menurut Tatang, sebenarnya, telah dibuat SKB pada tahun 2005 dengan isi Ahmadiyah telah diminta untuk tidak melakukan aktivitasnya. Namun, Ahmadiyah terus melakukan kegiatan. Makanya, SKB yang sekarang dikeluarkan, menegur kepada Ahmadiyah, yang tidak memerhatikan SKB dua tahun ke belakang.

 

Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, selain Ahmadiyah, ada beberapa aliran di daerah Tasikmalaya, yang meresahkan.

 

Aliran-aliran itu sekarang sedang dikaji bersama dengan berbagai pihak. Untuk sementara, dalam SKB ini baru Ahmadiyah yang diminta menghentikan dakwah. (A-97)***