Home » Fragmen Budaya di Media Massa » Ngadu ke Komnas HAM, Polisi Diminta Tangkap Pimpinan Dayak Losarang

Ngadu ke Komnas HAM, Polisi Diminta Tangkap Pimpinan Dayak Losarang

Arsip

Source: Radar Cirebon, 9/11/2007

INDRAMAYU – Perseteruan antara Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang, terus memanas. Untukmempertahankan keyakinannya pasca pembekuan oleh Pakem, sejumlah perwakilan aliran kepercayaan pimpinan Takmad Diningrat itu meminta perlindungan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Kamis (8/11).

Pimpinan Suku Dayak Losarang, Takmad Diningrat melalui juru bicara Dedi mengungkapkan, pihaknya sengaja datang ke Komnas HAM karena merasa keyakinan dan budaya yang dijalani secara damai telah dihalang-halangi bahkan dianggap sesat, sehingga harus dibekukan. ”Saat ini kami masih berada di Jakarta untuk meminta perlindungan kepada Komnas HAM terkait dengan munculnya telaah dari anggota Pakem. Kalau tidak ada halangan, sejumlah anggota Komnas HAM akan mendatangi Pakem Indramayu untuk meminta klarifikasi tentang hasil telaah,” tandas Dedi melalui saluran telepon, kemarin

Ketua MUI Kabupaten Indramayu, KH Ahmad Jamali membenarkan bahwa dirinya sudah menerima informasi bahwa Komnas HAM akan melakukan pembelaan terkait munculnya hasil telaah Pakem. ”Silakan saja melakukan pembelaan, tapi kami dan Pakem akan tetap mempertahankan hasil telaah,” tutur Ahmad Jamali.

Sementara itu, berbagai kalangan meminta kepolisian segera menangkap Pangeran Takmad Diningrat (70), tetua atau pemimpin tertinggi komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang. Selain membidik pimpinannya, polisi juga diminta untuk menciduk tokoh-tokoh serta para pengikut di balik keberadaan aliran yang tumbuh subur di pemukiman Blok Pintu Air, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, atau sekitar 300 meter dari jalur utama pantura tersebut.

Pasalnya, ajaran Sejarah Alam Ngaji Rasa dan Ngadi Rasa yang diyakini oleh komunitas Dayak Losarang itu, sudah dinyatakan sesat serta secara resmi dibekukan oleh Pakem. “Bukan hanya dibekukan, tapi mestinya harus diberantas hingga ke akarnya sekalian,” tegas tokoh ulama Kecamatan Losarang, Drs H Amin By MAg.

Amin yang juga menjabat sebagai ketua DKM Jami Nurul Huda Desa Jangga, Kecamatan Losarang ini masih meragukan efektivitas pembekuan yang dijanjikan oleh Pakem. “Istilah dibekukan itu sendiri terkesan masih ada toleransinya, serta tidak ditetapkan batas waktunya. Padahal semua tahu, para pengikut Dayak Losarang ini sudah siap melakukan perlawanan jika pihak berwenang bermaksud menghentikan ajarannya. Ini akan menimbulkan anarkisme dari masyarakat, apabila mereka tidak segera ditangkap,” paparnya.

Apalagi, kata dia, jauh-jauh hari pimpinan Suku Dayak Losarang sudah mulai melakukan lobi-lobi tingkat atas, supaya eksistensi mereka bisa dipertahankan. Salah satunya dengan menggandeng sebuah LSM di tingkat pusat, dengan landasan wacana bahwa komunitas Dayak Losarang adalah bagian dari budaya atau adat istiadat yang harus dilestarikan.

“Kami juga mendengar akan ada lagi pembelaan dari salah satu lembaga kemanusiaan terhadap suku dayak dalam waktu dekat ini. Nuansa politisnya sangat kelihatan. Jadi, pihak berwenang harus bertindak cepat, tegas dan segera lakukan upaya konkret,” pintanya.

Di tempat terpisah, Camat Losarang, Drs Prawoto mengaku belum menerima surat ataupun intruksi secara formal untuk melakukan langkah pembekuan terhadap Dayak Losarang yang ada di wilayahnya. Namun, pihaknya secara nyata bersama unsur muspika, MUI, serta tokoh masyarakat, telah melangkah lebih jauh untuk menghentikan penyebaran serta mengembalikan komunitas mereka ke habitatnya.

“Ajaran mereka sangat membahayakan. Apalagi, pengikutnya kebanyakan bukan asli warga Losarang. Saya sepakat jika ajaran Dayak Losarang ini dihentikan. Namun, tentunya harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Manakala tidak ditaati, selanjutnya proses hukum yang bicara,” ucapnya, sambil mengingatkan kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri kepada para pengikut aliran sesat itu.

Lebih jauh Prawoto mengemukakan, jika masih membandel, maka sanksi yang akan dijatuhkan kepada para tokoh aliran sesat ini mengarah pada pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Untuk proses penegakan hukumnya, jelas dia, sudah diatur dalam PP No 1/1965 tentang Tata Cara Larangan Kepercayaan. (kho)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Pengunjung

  • 170,489 hits

Kalender

November 2007
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

“Quotation”

"Invented traditions have significant social and political functions... The intention to use, indeed often to invent, them for manipulation is evident; both appear in politics, the first mainly (in capitalist societies) in business." (Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, 1996)

Peta Pengunjung

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: