“Teman-teman perempuan menangis terisak, saat mendengar KOPRI diputuskan menjadi badan semi-otonom,” kata Desilawati, teman saya, yang juga anggota KOPRI asal DKI Jakarta.
“Nampak sekali mereka kecewa,” demikian lanjutnya dalam sebuah pembicaraan via telpon sekitar dua minggu usai Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Batam, Propinsi Riau. Meskipun dalam beberapa diskusi ringan mengenai KOPRI (Korp PMII Putri) saya seringkali berbeda pendapat dengannya, Desi, sejauh pengetahuan saya, adalah salah seorang kader perempuan PMII yang punya integritas. Justru karena berbeda, dan terutama karena integritasnya, itulah saya menghargainya dengan tanpa syarat.
Saya sendiri tidak menghadiri perhelatan Kongres yang akhirnya memilih Sahabat Rodli Kaelani sebagai ketua umum itu, karena menyadari diri bukan bagian dari orang penting di tubuh organisasi mahasiswa muslim progresif ini. Tapi sikap acuh tak acuh semacam ini sebenarnya membuat saya merugi lantaran tidak memahami secara detil argumentasi di balik keputusan strategis soal KOPRI di atas. Satu-satunya alasan dominan yang terdengar adalah bahwa perjuangan kesetaraan perempuan sudah paripurna, setidaknya sudah maju sekian puluh langkah, bila pemisahan domain kader PMII putra dan kader PMII putri telah didekonstruksi. Pembedaan hanyalah ekspresi cara berpikir yang diskriminatif. Begitu kata sebagian mereka.
Sejauhmanakah argumentasi ini bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks strategi gerakan perempuan ke depan, dan KOPRI pada khususnya? Esei pendek ini dimaksudkan untuk memeriksa hal tersebut.
Hampir semua aktifis perempuan sudah mafhum, bahwa gerakan perempuan adalah fenomena umum dari gejala maraknya berbagai gerakan sosial baru yang tumbuh sejak pertengahan abad lalu. Ia adalah respon dari kebuntuan gerakan Kiri Lama yang terkurung dalam politik kelas yang berakibat pada sikap acuh tak acuh terhadap realitas penindasan di dalam sub-sub kelas, seperti yang menimpa komunitas kulit hitam dan kaum perempuan. Maklum saja, bagi Kiri Lama hanya ada dua kelas, kelas kapitalis sebagai kelompok penindas, dan kelas proletar sebagai kelompok tertindas. Dalam pandangan mereka (berbagi dengan Liberalisme, Kiri Lama masih menganut keyakinan rasionalitas Pencerahan yang meyakini “kemanusiaan yang sama dan universal”), kelas yang telah disebut terakhir ini adalah satu-satunya agen universal yang menjadi motor perubahan.
Refleksi semacam ini lahir di Eropa, sementara realitas peminggiran dan diskriminasi terhadap kaum perempuan adalah fenomena yang hampir merata di belahan dunia. Justeru karena dalam setiap refleksi bersifat partikular, parsial dan selalu ada jarak renggang dengan kenyataan, maka setiap basis dasar pengandaian dari sebuah refleksi mesti ditatap dengan mata kritis dan terbuka. Apakah universalitas manusia –yang acuh tak acuh terhadap realitas diskriminasi dan peminggiran berdasarkan perbedaan budaya, agama, etnik, dan jenis kelamin, atau katakanlah perbedaan konteks struktur dasar masyarakat– adalah pengandaian yang cukup memadai sebagai basis gerakan kesetaraan kaum perempuan?
Di kalangan feminis progresif, dalam struktur dasar masyarakat yang patriarkis, kesetaraan universal adalah ilusi. Dan gerakan perempuan seyogyanya tidak lahir dari sebuah ilusi semacam itu. Gerakan perempuan harus lahir dari basis dasar kenyataan sosial yang konkrit. Kenyataan itu adalah perbedaan. Perbedaan budaya, mode ekonomi, nilai religi, kekuatan fisik, aspek psikologis dan biologis, dan seterusnya. Bukan perbedaan yang diingkari dan didiskriminasi, melainkan perbedaan yang dihargai dan dalam konteks yang bersifat relasional. Di dalam politik perbedaan, butuh suatu strategi: politik ruang. Ruang yang didominasi oleh laki-laki tak banyak yang bisa diharapkan, baik akomodasi suara maupun sumberdaya. Ini realitas, bukan pengandaian. Berdasarkan alasan itu pula, kira-kira, dulu, Kiri Lama yang sudah impoten dan lesu itu harus menggantikan pandangan kelas universalnya dengan gerakan-gerakan sosial baru berbasis perbedaan. Dan Kiri Lama bermetamorfosis menjadi Kiri Baru. Lalu bagaimana dengan PMII?
menyatakan secara tegas penghormatan terhadap kemerdekaan manusia, terutama kemerdekaan dalam beragama dan berkeyakinan. Berikutnya, Undang-Undang No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 18, lebih tegas mengakui hak kebebasan beragama dan berkepercayaan.
